Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ini yang Perlu Dilakukan Negara

Kompas.com - 27/01/2021, 20:45 WIB
Natalius Pigai saat menjabat komisioner Komnas HAK memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoNatalius Pigai saat menjabat komisioner Komnas HAK memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan sebagai tersangka, pada Selasa (26/1/2021).

Ia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melalui konten yang diunggah di akun Facebook Ambroncius Nababan.

Terkait unggahan Ambroncius Nababan, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan mengatakan bahwa kasus ini adalah diskriminasi ras. Ia berpendapat bahwa setiap orang, apa pun rasnya tidak boleh menjadi objek diskriminasi. 

Baca juga: Bareskrim Resmi Tahan Ambroncius Nababan

Konvensi PBB

Sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau disebut juga International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

Konvensi ini menurut Halili perlu diterapkan oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Dia menyebutkan ada tiga tindakan yang perlu dilakukan negara sebagai upaya menghapus diskriminasi ras.

"Negara wajib melakukan tiga hal, pertama pemenuhan, penghormatan, kemudian pemajuan," kata Halili saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/1/2021). 

Pemenuhan (obligation to fullfill) yaitu memenuhi hak-hak seluruh ras. Dalam perspektif HAM semua warga negara diposisikan sebagai pemilik hak (right holder) sedangkan negara sebagai pemangku kewajiban (duties holder).

Adapun penghormatan (obligation to respect) merupakan kewajiban negara untuk menghargai dan menghormati hak warga tanpa ada diskriminasi ras tertentu.

Kemudian pemajuan (obligation to promote) ialah kewajiban untuk memastikan adanya promosi terhadap penghapusan diskriminasi rasial.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X