Sempat Trending di Twitter, Ini Rekam Jejak Said Didu...

Said juga tak melihat kemungkinan adanya masalah gagal bayar di Jiwasraya disebabkan oleh kesalahan dalam proses berbisnis.

"Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998. Enggak mungkin bocor sampai puluhan triliun, kalau risiko bisnis enggak sebesar itu," kata dia.

Baca juga: Selain Jiwasraya, Berikut Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

Kritik kebiasaan Jokowi resmikan jalan tol

Kebiasaan Presiden Joko Widodo dalam meresmikan jalan tol, turut membuat Said Didu gerah.
Menurut Said Didu hal itu bagian dari pencitraan saja.

Sebab, kata dia, proyek jalan tol bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek yang dikerjakan oleh BUMN.

"Setahu saya yang meresmikan tol itu mungkin hanya satu satunya hanya Pak Harto. Tentunya bukan kerja pemerintah," kata Said seperti diberitakan Kompas.com (13/2/2019).

Baca juga: Daftar BUMN yang Punya Bisnis Hotel

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia miliki risiko besar dari kebijakan publik yang berbasis pencitraan seperti itu.

Hal itu kata dia juga sangat berbahaya bagi BUMN. Sebab menurutnya, BUMN akan rusak bila ditunggangi oleh pencitraan politik.

Bahkan, Said juga menilai pemerintahan Jokowi sudah memaksa BUMN untuk membeli proyek-proyek jalan tol dengan harga mahal.

Baca juga: Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno, dan Adegan Politik Kekuasaan...

Bersitegang dengan Luhut

(DOK. KEMENKO MARVES) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelum adanya laporan ke Bareskrim baru-baru ini, Said Didu juga pernah dilaporkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Asal mula tuntutan ini bermula dari kanal YouTube Muhammad Said Didu.

Kala itu, Said Didu diwawancarai Hersubeno Arief dan video wawancara berdurasi 22 menit itu diunggah.

Baca juga: 3 Tokoh Dunia Ini Diajak Bangun Ibu Kota Baru, Siapa Saja?

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legacy.