Rangkap Jabatan Wali Kota dan Menteri, Bagaimana Ketentuannya?

Kompas.com - 24/12/2020, 18:34 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) saat upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Muchlis Jr/hma/hp. ANTARA FOTO/Muchlis JrPresiden Joko Widodo (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) saat upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Muchlis Jr/hma/hp.

KOMPAS.com - Setelah dilantik menjadi Menteri Sosial pada Rabu (23/12/2020), Tri Rismaharini mengaku rangkap jabatan sebagai wali kota dan menteri.

Dia mengatakan diizinkan oleh Presiden Joko Widodo untuk pulang-pergi Surabaya-Jakarta hingga masa jabatannya berakhir pada Februari 2021.

"Mungkin karena saya masih merangkap wali kota untuk sementara waktu. Saya sudah izin Pak Presiden, Ndak apa-apa, Bu Risma pulang pergi," kata Risma dalam pidatonya dalam serah terima jabatan Menteri Sosial di Gedung Kemensos secara virtual, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Risma dan Fenomena Penghinaan terhadap Pejabat...

Lantas bagaimana ketentuan rangkap jabatan?

Pakar politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti, menjelaskan rangkap jabatan di kementerian dan lembaga tidak ada aturan khususnya.

Dia melanjutkan, biasanya akan diserahkan pada lembaga atau institusinya masing-masing.

Ada lembaga atau institusi yang tegas menyatakan tidak boleh rangkap jabatan seperti anggota legislatif atau eksekutif, dengan jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Baca juga: Melihat Fenomena Halo Matahari di Surabaya, Apa yang Terjadi?

Larangan rangkap jabatan

Adapun yang terkait dengan pelayanan publik umumnya berstatus PNS.

"Dan itu jelas diatur baik dalam UU Politik atau UU 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara, UU No 19/2003 tentang BUMN," katanya pada Kompas.com, Kamis (24/12/2020).

Ray juga mengatakan, larangan rangkap jabatan kementerian diatur di dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara di dalam pasal 23 poin a-c.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER TREN] Penjelasan Lapan soal Indonesia Akan Diserbu Pengungsi dari Eropa karena Asteroid | Kisi-kisi dan Materi Soal CPNS dan PPPK 2021

[POPULER TREN] Penjelasan Lapan soal Indonesia Akan Diserbu Pengungsi dari Eropa karena Asteroid | Kisi-kisi dan Materi Soal CPNS dan PPPK 2021

Tren
Danau hingga Pulau, Ini 3 Fenomena Alam yang Muncul Setelah Siklon Tropis Seroja

Danau hingga Pulau, Ini 3 Fenomena Alam yang Muncul Setelah Siklon Tropis Seroja

Tren
[HOAKS] Video Vaksin Covid-19 mRNA Dapat Mengubah Orang Jadi Zombie

[HOAKS] Video Vaksin Covid-19 mRNA Dapat Mengubah Orang Jadi Zombie

Tren
Video Viral Indonesia Akan Diserbu Pengungsi dari Eropa karena Asteroid 2021 PDC, Ini Kata Lapan

Video Viral Indonesia Akan Diserbu Pengungsi dari Eropa karena Asteroid 2021 PDC, Ini Kata Lapan

Tren
Zakat Fitrah Online, Perhatikan Hal-hal Ini agar Zakat Sah

Zakat Fitrah Online, Perhatikan Hal-hal Ini agar Zakat Sah

Tren
Saat Kasus Covid-19 Melonjak di India, 'Itu adalah Hari yang Menyayat Hati bagi Saya...'

Saat Kasus Covid-19 Melonjak di India, "Itu adalah Hari yang Menyayat Hati bagi Saya..."

Tren
Agar Kue Kering Lebaran Renyah, Olah dan Simpan dengan Cara Ini

Agar Kue Kering Lebaran Renyah, Olah dan Simpan dengan Cara Ini

Tren
27.303 Formasi PPPK Guru Agama: Alokasi, Jadwal, dan Tahapan Seleksi

27.303 Formasi PPPK Guru Agama: Alokasi, Jadwal, dan Tahapan Seleksi

Tren
Taifun Surigae Semakin Kuat, Ini Analisis BMKG dan Dampak ke Indonesia

Taifun Surigae Semakin Kuat, Ini Analisis BMKG dan Dampak ke Indonesia

Tren
Mendikbud Serahkan Soal CPNS 2021 ke Kemenpan RB

Mendikbud Serahkan Soal CPNS 2021 ke Kemenpan RB

Tren
Varian Virus Corona Cenderung Lebih Banyak Menginfeksi Usia Muda

Varian Virus Corona Cenderung Lebih Banyak Menginfeksi Usia Muda

Tren
Tips Puasa Sehat untuk Penderita Hipertensi, Perbanyak Sayur dan Cek Tensi Rutin

Tips Puasa Sehat untuk Penderita Hipertensi, Perbanyak Sayur dan Cek Tensi Rutin

Tren
Daftar 25 Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Mulai 20 April 2021

Daftar 25 Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Mulai 20 April 2021

Tren
Awas Pinjaman Online Ilegal, Ini 146 Fintech Terdaftar dan Berizin OJK

Awas Pinjaman Online Ilegal, Ini 146 Fintech Terdaftar dan Berizin OJK

Tren
Syarat Perjalanan Nonmudik 6-17 Mei 2021 dan Cara Mengurus SIKM

Syarat Perjalanan Nonmudik 6-17 Mei 2021 dan Cara Mengurus SIKM

Tren
komentar
Close Ads X