8 Momen Jokowi Marah dan Sentil Para Pembantunya...

Jokowi meminta jajarannya agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan terkait penanganan Covid-19.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama (jurnalis) asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak... tidak... apa ya, tidak firm gitu. Tidak gamblang. Tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” ucap Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Para menteri diminta berhati-hati dalam memberikan pernyataan sehingga tidak ada perbedaan pernyataan antara menteri yang satu dengan lainnya.

“Tolong satu itu saja, yang namanya Prof Wiku itu diajak bicara, kalau memang mau bicara,” kata Jokowi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Akhir Tahun Ada Cuaca Ekstrem, Benarkah?

3. Meminta rencana vaksinasi didetailkan

Masih dari Kompas.com, 22 Oktober 2020, Jokowi meminta kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah.

Hal itu dilakukan saat Jokowi memimpin rapat terbatas pada 19 Oktober 2020 mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020.

“Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Presiden khawatir, jika komunikasi publik yang diberikan jajarannya kurang baik, maka rencana vaksinasi itu justru dihantam oleh isu-isu yang dapat berujung aksi unjuk rasa masyarakat.

“Vaksin ini saya minta, jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini,” imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Mengapa Diberikan Lewat Suntikan?

4. Kurang komunikasi, UU Omnibus Law ditolak

Masih dari Kompas.com, 22 Oktober 2020, menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, akibat komunikasi publik yang buruk terkait Undang-Undang Omnibus Law, Presiden menegur seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Oktober 2020.

Akibatnya banyak masyarakat yang menolak UU tersebut. Unjuk rasa pun terus digelar oleh berbagai kalangan.

Baca juga: Mengenal Pasukan Marinir TNI yang Kawal Pulang Massa Pedemo Tolak Omnibus Law di Jakarta

5. Investasi meleset

Diberitakan Kompas.com, 2 November 2020, Jokowi menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia lantaran investasi pada kuartal III-2020 terkontraksi hingga minus 6 persen.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 2 November 2020.

Sebelumnya Jokowi mentargetkan investasi bisa tumbuh di bawah minus 5 persen pada kuartal III.