Kompas.com - 23/12/2020, 08:10 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat melantik menteri dan pejabat hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat melantik menteri dan pejabat hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018)

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020) sore.

Dalam pengumuman tersebut, Jokowi mengenalkan enam orang nama sebagai menteri-menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

Perinciannya yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka KPK, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio, Budi Gunawan Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Jokowi Masuk 5 Besar Pemimpin Negara yang Paling Banyak Dibicarakan di Twitter Sepanjang 2020

Selebihnya masih ada lagi Yaqut Cholil Quomas atau yang biasa dikenal dengan Gus Yaqut sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta terakhir M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Agus Suparmanto.

Sebelumnya, isu reshuffle telah muncul sejak kemarahan Jokowi di sidang kabinet pada pertengahan tahun ini. Akan tetapi baru Selasa (22/12/2020) kemarin, Jokowi akhirnya mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Selain Ulin Yusron, Ini 7 Nama Relawan Jokowi yang Masuk Jajaran Komisaris BUMN

Berikut ini 8 momen jokowi marah dan sentil para pembantunya:

1. Menteri bersikap biasa di tengah krisis

Presiden Jokowi marah di depan para menterinya saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2020.

Kemarahannya itu dipublikasikan pada 28 Juni 2020 lewat video di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi.

Baca juga: Ramai soal Menkes Terawan, Kemenkes: Pak MK, Alhamdulillah Sehat

Presiden bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet.

Jokowi menilai para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi virus corona.

Melansir Kompas.Tv, 28 Juni 2020, lambatnya belanja kementerian juga jadi pemicu kemarahan presiden.

Hal yang disentil presiden antara lain belanja bidang kesehatan dan stimulus ekonomi yang seret.

"Bidang kesehatan, itu dianggarkan Rp 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Mengenal Sosok Budi Gunadi Sadikin yang Disebut-sebut Potensial Geser Posisi Terawan

2. Jurnalis asing kerap beritakan hal negatif

Mengutip Kompas.com, 22 Oktober 2020, Jokowi menegur para menterinya pada saat memimpin rapat terbatas tentang laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, 24 Agustus 2020.

Jokowi meminta jajarannya agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan terkait penanganan Covid-19.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama (jurnalis) asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak... tidak... apa ya, tidak firm gitu. Tidak gamblang. Tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” ucap Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Para menteri diminta berhati-hati dalam memberikan pernyataan sehingga tidak ada perbedaan pernyataan antara menteri yang satu dengan lainnya.

“Tolong satu itu saja, yang namanya Prof Wiku itu diajak bicara, kalau memang mau bicara,” kata Jokowi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Akhir Tahun Ada Cuaca Ekstrem, Benarkah?

3. Meminta rencana vaksinasi didetailkan

Masih dari Kompas.com, 22 Oktober 2020, Jokowi meminta kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah.

Hal itu dilakukan saat Jokowi memimpin rapat terbatas pada 19 Oktober 2020 mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020.

“Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Presiden khawatir, jika komunikasi publik yang diberikan jajarannya kurang baik, maka rencana vaksinasi itu justru dihantam oleh isu-isu yang dapat berujung aksi unjuk rasa masyarakat.

“Vaksin ini saya minta, jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini,” imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Mengapa Diberikan Lewat Suntikan?

4. Kurang komunikasi, UU Omnibus Law ditolak

Masih dari Kompas.com, 22 Oktober 2020, menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, akibat komunikasi publik yang buruk terkait Undang-Undang Omnibus Law, Presiden menegur seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Oktober 2020.

Akibatnya banyak masyarakat yang menolak UU tersebut. Unjuk rasa pun terus digelar oleh berbagai kalangan.

Baca juga: Mengenal Pasukan Marinir TNI yang Kawal Pulang Massa Pedemo Tolak Omnibus Law di Jakarta

5. Investasi meleset

Diberitakan Kompas.com, 2 November 2020, Jokowi menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia lantaran investasi pada kuartal III-2020 terkontraksi hingga minus 6 persen.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 2 November 2020.

Sebelumnya Jokowi mentargetkan investasi bisa tumbuh di bawah minus 5 persen pada kuartal III.

Jokowi pun meminta Luhut dan Bahlil meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal IV sehingga tidak terlalu negatif pertumbuhannya.

"Saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BKPM dan Menko Marves agar paling tidak di kuartal III ini bisa minus di bawah 5, tapi ternyata belum bisa," kata dia.

Baca juga: Luhut Minta Penumpang Kereta Api Lakukan Rapid Test Antigen, Ini Tanggapan PT KAI

6. Menteri tidak peka terhadap krisis

Mengutip Kompas.Tv, 5 Agustus 2020, Jokowi juga kembali sentil para menterinya.

Dalam rapat terbatas kabinet yang dilakukan pada 3 Agustus 2020, presiden menyebut pimpinan Kementerian dan lembaga belum peka terhadap krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal itu karena realisasi serapan anggaran penanganan Covid-19 yang baru mencapai 20 persen dari total anggaran Rp 695 triliun.

Selain realisasi serapan anggaran yang rendah, presiden juga menyinggung banyaknya kementerian dan lembaga negara yang masih belum menentukan prioritas dan belum menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, mungkin 40 persenan, belum ada DIPA. DIPA aja belum ada gimana mau realisasi? Artinya apa, di kementerian-kementerian di lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum, ya belum," katanya.

Baca juga: 6 Daerah yang Terapkan Wajib Dokumen Rapid Test Antigen, Mana Saja?

7. Serapan anggaran rendah

Masih dari Kompas.Tv, 5 Agustus 2020, dalam rapat terbatas 27 Juli, Jokowi kembali menyentil menterinya karena serapan anggaran penanganan Covid-19 masih rendah yakni baru 19 persen.

Rendahnya penyerapan anggaran terjadi di sektor kesehatan, program perlindungan sosial, program UMKM, serta dukungan dari pemerintah daerah.

Presiden meminta pemangkasan proses birokrasi agar percepatan penanganan bisa dikebut.

Baca juga: Berikut Sanksi bagi ASN yang Nekat Keluar Kota Saat Libur Nataru 2021

8. WFH tampak seperti cuti bagi menteri

Masih dari Kompas.Tv, 5 Agustus 2020, Jokowi menyinggung kinerja menteri yang menurun selama pandemi pada rapat terbatas percepatan penyerapan anggaran di 6 kementerian dan lembaga yang videonya diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden 8 Juli 2020.

Jokowi menyebut sistem kerja dari rumah atau work from home yang dilakukan para menteri baginya justru lebih tampak seperti cuti.

"Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work from home, yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi," ujarnya.

Baca juga: Simak, Berikut Jadwal Lengkap Cuti Bersama Desember 2020

(Sumber: Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim, Dani Prabowo, Jawahir Gustav Rizal, Deti Mega Purnamasari | Editor: Kristian Erdianto, Dani Prabowo, Inggried Dwi Wedhaswary, Bayu Galih)


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X