Tidak Semua Warga Dapat Vaksin Gratis, Ini Dampaknya Menurut Epidemiolog

KOMPAS.com - Vaksin virus corona untuk penyakit Covid-19 yang dipesan oleh Pemerintah Indonesia sudah mulai dikirim dan diterima. 

Kloter pertama vaksin yang datang adalah 1,2 juta dosis vaksin dari pabrik farmasi Sinovac, yakni pada 6 Desember 2020 lalu.

Rencananya di tahun 2021, masih ada 1,8 juta dosis vaksin Sinovac lagi yang juga akan dikirim ke Tanah Air.

Selanjutnya, akan ada sebanyak 45 juta dosis bahan baku pembuatan vaksin juga akan dikirimkan ke Indonesia di tahun yang sama, dalam dua kloter pengiriman.

Target vaksinasi

Sementara itu dikutip dari pemberitaan Kompas.com  (17/11/2020), Kementerian Kesehatan RI menyebut vaksinasi ditargetkan akan dilakukan pada 107 juta masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun.

Dari jumlah itu, hanya 30 persen di antaranya saja yang akan mendapatkan vaskin melalui program Pemerintah, alias gratis.

Sisanya sebanyak 70 persen diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Baca juga: Menkes: Sasaran Vaksin Covid-19 untuk 107 Juta Orang, 70 Persen Penerima Mandiri

Petisi vaksin gratis

Terkait hal ini, sejumlah pihak yang menyatakan keberatannya. Salah satunya muncul dalam sebuah petisi bertajuk "Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia!"

Kampanye ini dibuat oleh Sulfikar Amin dan ditujukan pada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR, juga Menkes Terawan.

Dibuat sejak 4 hari yang lalu (8/12/2020), hingga Sabtu (12/12/2020) pukul 13.35 WIB, petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.800 orang.

Banyak alasan yang dituliskan kenapa vaksin harus diberikan secara gratis, di antaranya karena banyak rakyat yang tidak mampu untuk mendapatkannya. Padahal vaksinasi ini sangat penting demi keselamatan bersama.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman.

Dicky menyebut sudah semestinya seluruh rakyat mendapatkan vaksin ini secara gratis dari Pemerintah.

Menurut dia, sangat tidak logis dan tidak akan membantu keberhasilan suatu program vaksinasi jika vaksinasi tidak seluruhnya di-cover, ditanggung, disediakan oleh Pemerintah yang merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah.

"Itu (vaksinasi berbayar) logika yang sangat sangat mendasar dalam suatu program vaksinasi dalam situasi wabah atau bencana nasional," kata Dicky saat dihubungi Sabtu (12/12/2020).

Baca juga: MUI Tunggu Dokumen dari Sinovac Terkait Kehalalan Vaksin Covid-19