Ada 1,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sinovac, Bisakah Langsung Digunakan?

KOMPAS.com - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin virus corona buatan perusahaan farmasi China, Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu malam (6/12/2020).

Seperti diketahui, Sinovac merupakan satu dari enam vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk proses vaksinasi di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020," kata Presiden Joko Widodo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selanjutnya, akan ada 1,8 juta dosis vaksin virus corona lain yang akan tiba pada Januari 2021 mendatang.

Setelah vaksin corona sampai di Indonesia, apakah bisa langsung digunakan?

Baca juga: Vaksin Corona Sinovac Tiba di Indonesia, Ini Perbandingan Harganya dengan Vaksin Lainnya

Belum bisa langsung digunakan

Meskipun telah sampai di Indonesia, vaksin Sinovac tersebut ternyata belum bisa langsung digunakan dalam proses vaksinasi. 

Sebab penggunaanya masih harus menunggu keputusan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kita ini sabar saja, nunggu dari BPOM. Kalau BPOM belum menyatakan bagaimana efikasinya (kemanjuran), bagaimana keamanannya, tentu pemerintah belum bisa menyuntikkannya," kata epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Windhu melanjutkan, kemungkinan pihak BPOM paling cepat baru dapat menilai vaksin Sinovac tersebut pada pekan ketiga Januari 2021.

"Kalau cepet, bisa langsung mengeluarkan izin emergency use authorization (EUA)," lanjutnya.

Baca juga: BPOM Pastikan Vaksin Sinovac yang Diterima Pemerintah Sudah Aman

BPOM tunggu hasil analisis efektivitas vaksin

Dikutip dari Kompas.com (7/12/2020), Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, aspek keamanan vaksin Sinovac asal Cina tersebut sudah baik.

Hal itu berdasarkan kunjungan tim BPOM untuk memantau produksi vaksin tersebut di China.

"Alhamdulillah kalau dari aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik," ujar Penny dari siaran video tentang keamanan vaksin Covid-19 yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/12/2020).

"Itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang critical. Jadi dari aspek keamanan sudah baik," lanjutnya.

Selanjutnya saat ini BPOM hanya tinggal menunggu hasil analisis efektivitas vaksin. Analisis dilakukan dengan mengambil sampel darah dan melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.

"Dilihat seberapa besar vaksin ini meningkatkan antibodi kita. Yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif itu dari segi meningkafkan antibodi," ungkap Penny.

"Lalu kemampuannya untuk mentralisasi virus yang masuk ke badan kita. Jadi meningkatkan antibodi kita dan memang cocok sehingga bisa menetralisasi jika ada virus yang masuk," tambahnya.

Baca juga: Mengenal Herd Immunity yang Disebut Bisa Perlambat Penyebaran Corona dan Risikonya

Herd Immunity

Menurut Windhu, datangnya vaksin yang tergolong awal ini bisa dimaklumi. Sebab, semua negara kini berlomba-lomba untuk segera mendapatkan vaksin.

Namun, pihaknya juga mengingatkan agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada vaksin. Sebab banyak vaksin yang saat ini masih dalam tahap pengujian. Di samping juga proses membangun kekebalan. 

"Vaksin ini masih lama, apalagi untuk menghasilkan herd immunity yang bisa dicapai dengan vaksinasi kepada 70 persen penduduk," jelas dia.

Berdasarkan hitungan Windhu, butuh waktu sekitar 14-15 bulan untuk bisa melakukan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 190 juta orang.

Hal itu bisa dicapai jika suntikan vaksin minimal mencapai 15 juta orang per bulan.

Karena itu, sangat sulit untuk mengendalikan pandemi virus corona jika hanya mengandalkan vaksin.

"Jadi selama belum 15 bulan, kondisinya tak terkendali kalau kita cuma mengandalkan vaksin. Makanya yang paling penting adalah 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), kalau pemerintah ya 3T (testing, tracing, treatment)," ujarnya.

"Yang penting itu bukan vaksin, vaksin hanya penunjang dan mempercepat," tambahnya.

Vaksinasi gratis

Windhu menuturkan, pemerintah juga akan menghadapi tantangan dalam mencapai angka herd immunity itu.

Sebab dia mengatakan bahwa sebagian besar vaksin di Indonesia kemungkinan akan berbayar.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Vaksin Covid-19, Ini Ketentuan soal Vaksinasi di Indonesia

Apalagi dengan harga vaksin yang terbilang mahal, tidak semua penduduk mampu membelinya.

"Saya tak yakin orang itu mau bayar sendiri, karena harganya tidak murah. Jadi saya khawatirnya itu, karena tidak semua gratis, maka tidak mencapai 70 persen," tutur dia.

"Penduduk kita kan tidak kaya-kaya. Vaksinasi bayi yang gratis aja tidak semuanya divaksin karena menolak," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Windhu meminta pemerintah mempertimbangkan vaksinasi gratis guna mencapai herd immunity tersebut.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Ketentuan Soal Vaksinasi di Indonesia