KOMPAS.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan menyelengarakan cek fakta pada Pilkada 9 Desember 2020 untuk menekan peredaran misinformasi dan disinformasi selama masa pemilihan kepala daerah.
Pengecekan fakta yang bakal digelar di 20 AMSI Wilayah itu sudah disepakati antara AMSI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Desember 2020.
Kerja sama di level pusat ini akan ditindaklanjuti hingga level daerah. Saat ini AMSI sedang merampungkan pembahasan kerja sama serupa dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Berita bohong dalam bentuk misinformasi dan disinformasi diprediksi muncul selama pesta demokrasi Pilkada 2020 berlangsung, berkaca dari pemilu serentak sebelumnya.
"Hoaks muncul saat ada peristiwa yang ditumpangi, termasuk politik. Dampaknya,
kunjungan masyarakat ke media juga tinggi untuk melakukan konfirmasi. Karena itu, peran media sebagai rujukan masyarakat sangat penting dengan melakukan Cek Fakta," kata Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut dikutip dari siaran pers, Senin (7/12/2020).
Pernyataan itu disampaikannya saat diskusi virtual Kick Off Cek Fakta Pilkada 2020 pada Minggu (6/12/2020). Diskusi dihadiri Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid.
Wenseslaus mengatakan berkaca pada Pemilu 2019, mengutip data AIS Kominfo, eskalasi hoaks mulai meningkat saat pencoblosan dengan sasaran utama hoaks adalah penyelenggara pemilu.
"Cek Fakta yang dilakukan AMSI dan jaringan Mafindo adalah mencuci kekacauan yang telah berlangsung. Ini penting karena menunjukkan pers menjalankan fungsi sebagai clearing house bagi publik," ujarnya.
Ia menekankan penting bagi pers untuk menjalankan fungsi clearing house dalam setiap peristiwa besar.
"Edukasi publik masa konstestasi politik adalah pekerjaan yang besar karena berhadapan dengan kepentingan yang besar. AMSI tidak bisa bekerja sendiri menjalankan hal ini, sehingga perlu kolaborasi dengan banyak stakeholder agar hoaks bisa dicegah dari hulunya," tutur Wenseslaus.
Senada, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, peran media online saat Pemilu terus meningkat dan dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.
Sementara, hoaks kian hari kian meningkat penyebarannya. Tidak hanya menyangkut institusi, tetapi juga sudah merambah ruang privat. Mereka yang percaya pada hoaks tidak hanya orang biasa, tetapi juga kelompok intelektual.
"KPU telah mengkaji bahwa kerja sama (Cek Fakta) ini penting. Kick Off hari ini penting dan diharapkan mampu disebarluaskan ke publik agar publik paham mekanisme melakukan cek fakta," ujarnya.
Sementara itu, Presidium Mafindo Anita Wahid menyampaikan perlunya digital listening dan siskamling hoaks selama masa Pilkada. Ini berarti mencari potensi hoaks yang tidak viral, tetapi memiliki daya rusak tinggi serta melakukan pengecekan.
Selain itu, melakukan pre-bunking, mendata hal yang berpotensi hoaks, menyiapkan klarifikasi, dan berkolaborasi menyebarkan klarifikasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk jurnalis dan media.