Kompas.com - 07/12/2020, 06:30 WIB
Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19. ANTARA FOTO/SENOSeorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

KOMPAS.com - Sejumlah Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan keringanan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. 

Tercatat sedikitnya ada 14 provinsi yang memberikan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Desember 2020.

Daftar 14 provinsi yang memberikan pembebasan denda PKB dan BBNKB di antaranya:

  1. DIY
  2. Jawa Tengah
  3. Jawa Barat
  4. Banten
  5. Bali
  6. Sumatera Barat
  7. Sulawesi Utara
  8. Sulawesi Tengah
  9. Sulawesi Selatan
  10. Sulawesi Tenggara
  11. Riau
  12. Aceh 
  13. Bengkulu
  14. Papua Barat

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. 

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap membayar pajak kendaraannya.

Baca juga: Ini 14 Provinsi yang Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Jelang Akhir 2020

Syarat dan cara pembayaran pajak kendaraan

Mengenai kebijakan keringanan pembebasan denda pajak, Ps Kasi STNK Ditlantas Polda DIY, AKP Maryanto menjelaskan syarat pengurusan pajak sama dengan registrasi kendaraan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika pengesahan (pajak tahunan, STNK belum habis masa berlaku), cukup melampirkan fotokopi KTP dan asli, fotokopi STNK dan asli," ujar Maryanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Sementara, untuk perpanjangan STNK juga terdapat syarat kepengurusan yakni:

  • Kendaraan dibawa untuk cek fisik
  • KTP asli dan fotokopi
  • STNK asli dan fotokopi
  • BPKB asli dan fotokopi

Terkait pembebasan pajak, Maryanto menambahkan bahwa tidak ada batasan minimal berapa lama (tahun) keterlambatan pajak kendaraan tersebut.

"Tidak ada batasan," ujar dia.

Untuk mengurus pembebasan pajak ini, Maryanto mengimbau masyarakat untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengunjungi kantor Samsat.

Baca juga: Ingat, Penghapusan Denda Bukan Berarti Bebas Pajak Kendaraan

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X