Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya

9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye

10. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS atau tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain

11. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus PNS dan tidak mengambil CLTN

12. Memberikan dukungan ke paslon (calon indepeden) dengan memberikan fotokopi KTP

13. Mengikuti kampanye dengan fasilitas negara

14. Memberikan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye

15. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan Paslon selama masa kampanye

16. Menjadi anggota/pengurus partai politik.

Baca juga: 362 ASN Kena Sanksi karena Melanggar Netralitas Pilkada 2020

Sanksi

Paryono menjelaskan, pegawai ASN yang melakukan tindakan berkategori pelanggaran netralitas tersebut dinilai melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Jenis sanksi yang diberikan terkait pelanggaran netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Dengan tingkat sanksi yang dikenakan berupa Hukuman Displin Sedang dan Hukuman Disiplin Berat," ujar dia.

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan penjatuhan sanksi Hukuman Displin Sedang memiliki urutan

• Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
• Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun

Sementara, untuk sanksi Hukuman Disiplin Berat dengan urutan sebagai berikut.

• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun
• Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
• Pembebasan dari jabatan
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pemda Tindaklanjuti Rekomendasi Sanksi atas Pelanggaran Netralitas ASN