Hari Hak untuk Tahu, Bagaimana Sejarah dan Penerapan di Indonesia?

Hal itu untuk menjawab berbagai tantangan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid- 19.

"Bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki komisi informasi diharapkan agar dapat memberikan layanan publik secara optimal. Sedangkan bagi yang belum agar segera merealisasi pembentukannya," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Senin (28/9/2020).

Ma'ruf mengatakan, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut dia, keberadaan komisi informasi bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen pemerintah.

"Terutama dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik," kata Ma'ruf Amin.

Terlebih, di masa pandemi Covid-19 saat ini banyak informasi-informasi tak sesuai diterima masyarakat.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Jajarannya soal Keterbukaan Informasi Seputar Covid-19

Nilai yang disosialisasikan

Mengutip dari sosial media Kemendikbud dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu ada sembilan nilai yang disosialisasikan, yakni:

1. Akses informasi merupakan hak setiap orang
2. Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian
3. Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik
4. Permohonan informasi dibuat sederhana, cepat, dan gratis
5. Pejabat pemerintah bertugas membantu pemohon informasi
6. Setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar
7. Kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia; setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan
8. Badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka
9. Hak atas akses informasi

Baca juga: Terapkan Keterbukaan Informasi Publik, Kini BIN Punya Akun Instagram