Pembangunan Infrastruktur Pasca-Corona

Pelaksana pembangunan

Wajar bahwa mustahil Presiden Jokowi mewujudkan pembangunan infra struktur secara seorang diri maka harus menugaskan para pelaksana pembangunan mengejawantahkan program utama beliau menjadi kenyataan.

Wajar pula bahwa apa yang didambakan tidak selalu sesuai dengan apa yang pada kenyataan diwujudkan oleh para pelaksana pembangunan.

Ada pelaksana yang patuh pada agenda pembangunan berkelanjutan, Nawa Cipta, mau pun Pancasila. Namun ada pula yang sengaja atau tidak sengaja tidak mematuhi pembangunan berkelanjutan maka melakukan pelanggaran HAM dan hukum sehingga alih-alih menyejahterakan malah menyengsarakan rakyat.

Terutama rakyat yang digusur dari tanah dan rumah masing-masing atas nama pembangunan infrastruktur yang dikononkan sebagai kepentingan umum.

Harus ikhlas

Rakyat harus ikhlas berkorban untuk dikorbankan oleh mereka yang meyakini bahwa pembangunan memang harus memakan korban asal yang dikorbankan bukan mereka yang memaksakan pembangunan memang harus memakan korban.

Pendek kata yang harus rela dikorbankan bukan penguasa tetapi rakyat! Dengan keyakinan dogmatis yang bertolak-belakang dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, para penggusur bersemangat menggusur rakyat yang dipaksa mengikhlaskan diri untuk digusur.

Memang apa yang dikehendaki Presiden tidak selalu sama dengan pewujudan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan.

Maka Presiden Jokowi sempat terkejut sebab Indonesia memiliki 15 bandara internasional yang jelas berlebih apalagi di masa pasca Corona yang menghancurleburkan sektor industri pariwisata di planet bumi ini.

Masa depan

Pada masa sebelum pagebluk Corona telah terbukti memang ada (tidak semua) pelaksana pembangunan infra struktur tega menggusur rakyat atas nama pembangunan infra struktur secara sempurna dan paripurna melanggar hukum dan HAM.

Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanya masa depan.

Maka besar harapan kita semua yang menghayati Pancasila terutama rakyat kecil yang lazimnya terpaksa bahkan dipaksa menjadi korban pembangunan bahwa di masa depan yang disebut sebagai new normal setelah badai pagebluk Corona berlalu para pelaksana pembangunan sudi berkenan menatalaksana pewujudan program pembangunan infrastuktur secara konsekuen dan konsisten tanpa kompromi mematuhi agenda pembangunan berkelanjutan, Nawa Cipta, Hukum, HAM dan Pancasila demi sedikit pun tidak mengorbankan alam dan rakyat sesuai cita-cita adiluhur Presiden Joko Widodo. Merdeka!