Jangan Hanya Masyarakat, Pejabat Pemerintah Juga Harus Disiplin Protokol Kesehatan

KOMPAS.com - Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Andika akan mendampingi Erick Thohir yang telah lebih dulu ditunjuk sebagai ketua pelaksana komite tersebut.

Mengutip KompasTV, Sabtu (8/8/2020), Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, diangkatnya KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan itulah yang perlu ditingkatkan, sehingga perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat.

Akan efektifkah cara ini?

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Junaedi, mengatakan, ketidakdisiplinan terhadap protokol pencegahan Covid-19 sebenarnya tidak hanya terjadi di masyarakat. 

Ia mengatakan, pejabat pemerintah juga memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, seperti tidak mengenakan masker.

Perilaku tidak disiplin ini bisa dengan mudah disaksikan oleh masyarakat melalui media massa.

"Bahwa benar ada masyarakat yang tidak disiplin. Namun juga faktual ada pejabat yang beri contoh ketidakdisiplinan," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Terkait pelibatan TNI AD untuk sosialisasi pentingnya protokol kesehatan, Fajar menilai, hal itu kurang tepat.

Dalam hal hubungan dengan masyarakat sipil, akan lebih tepat bila institusi yang ditunjuk terlebih dulu adalah Kepolisian, bukan TNI.

"Seharusnya dalam urusan sipil, polisi dulu yang dikerahkan bukan TNI," kata dia. 

Selain perilaku tidak disiplin yang ditunjukkan kepada publik, Fajar juga menilai pemerintah melakukan kesalahan dengan tidak mengundang ahli epidemiologi dalam perumusan kebijakan penanganan Covid-19.

"Justru aneh, selama ini pejabat pemerintah malah mengundang buzzer yang tidak jelas rekam jejaknya. Matinya kepakaran benar-benar terjadi," kata Fajar.

"Para pejabat juga asal ngomong tanpa basis data dan tanpa empati. Seperti dengan pernyataan herd immunity," lanjut dia.

Fajar juga menyoroti bergantinya lembaga yang menangani Covid-19.

Pada awal pandemi di Indonesia, pemerintah membentu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Akan tetapi, kini sudah dilebur ke dalam Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut dia, penanganan pandemi ini seharusnya dari awal langsung di bawah koordinasi presiden serta melibatkan kementerian yang ada.

"Bukan dengan komite-komite yang gonta-ganti namanya," kata Fajar.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Pencegahan Penularan Virus Corona