Kasus Covid-19 di Indonesia Tinggi, Presiden Dinilai Harus Turun Tangan Langsung

"Sejak awal, telah terjadi kekacauan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Ini dimulai ketika di masa awal pandemi, pejabat pemerintah 'cengengesan' bahkan 'denial' terhadap ancaman Covid-19," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/7/2020).

Dia menilai kekacauan komunikasi publik pemerintah dimulai saat sejumlah pejabat meremehkan ancaman virus ini dengan becanda.

Termasuk Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang menyepelekan permodelan penyebaran virus di masa awal pandemi dari ahli luar negeri.

"Artinya, sejak awal kebijakan pemerintah tidak berbasis sains. Ini terus berlarut dengan penggunaan istilah yang tidak konsisten, yang tentu saja membuat komunikasi publik pemerintah justru gagal mengurangi ketidakpastian," kata Fajar.

Baca juga: Profesor Harvard dan Menkes Terawan soal Virus Corona di Indonesia

Presiden perlu turun langsung

Terlepas dari sifat virus corona yang mudah menular, dan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang mengabaikan risiko penularan, komunikasi publik yang buruk dari pemerintah juga berimbas terhadap tingginya kasus.

"Sejak awal, seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi ujung tombak. Namun kepemimpinan di kementerian ini berjalan dengan buruk. Menteri kesehatan bicara ke media massa dengan pernyataan yang informasinya justru menambah ketidakpastian," kata Fajar.

Dalam kondisi saat ini, Fajar menilai, seharusnya presiden turun langsung, karena kebijakan tata kelola penanganan bencana, termasuk tata kelola komunikasi publik, berlangsung lintas kementrian dan lembaga.

"Kita lihat banyak kementerian yang gagal menangani persoalan akibat pandemi, seperti Kementerian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Fajar.

Ia menilai, Kementrian Tenaga Kerja gagal mengatasi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat pandemi, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya sejak awal tidak jelas dalam kebijakan pembelajaran di masa pandemi.

Untuk memperbaiki kekusutan komunikasi publik pemerintah, Fajar menyebut, solusinya adalah presiden harus turun tangan langsung dan melakukan pembenahan terhadap kabinet.

"Menteri yang gagal harus diganti dengan yang sosok yang tangkas mengatasi pandemi dan punya kemampuan Komunikasi publik yang bagus. Menteri yang cengengesan sudah tidak layak, karena tidak memiliki kredibilitas lagi di depan publik," kata Fajar.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui China, Ini Penjelasan Epidemiolog

(Sumber: Kompas.com/Dian Erika Nugraheny, Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih, Fabian Januarius Kuwado)