Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Kebijakan Kontroversial Pemerintah Saat Pandemi Corona, Apa Saja?

Kompas.com - 12/05/2020, 12:54 WIB
Retia Kartika Dewi,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kasus infeksi virus corona di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus maupun korban jiwa.

Berdasarkan situs Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Covid19.go.id, tercatat ada 14.265 kasus, di mana 2.881 pasien sembuh dan 991 meninggal dunia, hingga Selasa (12/5/2020).

Tak hanya itu, pandemi corona juga mengakibatkan perubahan sejumlah aktivitas bisnis ataupun transportasi.

Akibatnya, pemerintah menerapkan syarat dan ketentuan dari kegiatan transportasi guna menekan dan mencegah penyebaran virus corona.

Namun, seiring berjalannya waktu, setelah aturan lama tersebut berlaku, pemerintah justru memberlakukan aturan berbeda dari yang sejak awal telah disepakati.

Berikut rangkuman 3 kebijakan kontroversial pemerintah:

1. Ojek online tidak boleh bawa penumpang

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

Salah satu upaya pencegahan penularan virus corona yang diberlakukan pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Awalnya, PSBB diterapkan di Provinsi DKI Jakarta di mana wilayah ini memiliki jumlah kasus virus corona terbanyak di Indonesia.

Dampak diberlakukannya PSBB yakni adanya larangan kepada ojek online untuk mengangkut penumpang pada 10 April 2020.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 6 Pergub Nomor 33 Tahun 2020.

Dalam pasal itu, angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Sementara itu, pada 14 April 2020, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan ojek online untuk kembali mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Update Virus Corona di Dunia 12 Mei: 4,2 Juta Orang Terinfeksi, Peringatan PBB soal Kasus HIV/AIDS

2. Larangan mudik mulai 7 Mei 2020

Pemasangan spanduk dilarang mudik oleh anggota polisi dari Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat, Senin (27/4/2020)Dok. Humas Polres Jakarta Barat Pemasangan spanduk dilarang mudik oleh anggota polisi dari Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat, Senin (27/4/2020)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Mengenal Format Teks Baru di Pesan WhatsApp dan Cara Pakainya

Mengenal Format Teks Baru di Pesan WhatsApp dan Cara Pakainya

Tren
Jarang Diketahui, Ini 5 Cara Kucing Berkomunikasi Satu Sama Lain

Jarang Diketahui, Ini 5 Cara Kucing Berkomunikasi Satu Sama Lain

Tren
Cara Ubah Data Paspor di Kantor Imigrasi, Berikut Syarat dan Prosedurnya

Cara Ubah Data Paspor di Kantor Imigrasi, Berikut Syarat dan Prosedurnya

Tren
3 Faktor Risiko Pembengkakan Kelenjar Getah Bening yang Perlu Diwaspadai

3 Faktor Risiko Pembengkakan Kelenjar Getah Bening yang Perlu Diwaspadai

Tren
8 Kelompok Orang yang Tidak Boleh Makan Daging Merah Berlebihan, Siapa Saja?

8 Kelompok Orang yang Tidak Boleh Makan Daging Merah Berlebihan, Siapa Saja?

Tren
Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBP Ditutup 27 Februari 2024, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBP Ditutup 27 Februari 2024, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Tren
Ramai soal Larangan Isi BBM Subsidi jika Telat Bayar Pajak, Ini Penjelasan Pertamina

Ramai soal Larangan Isi BBM Subsidi jika Telat Bayar Pajak, Ini Penjelasan Pertamina

Tren
Hasil 'Real Count' KPU: Perolehan Suara Partai dalam Pileg DPR RI 2024, Data 64,49 Persen

Hasil "Real Count" KPU: Perolehan Suara Partai dalam Pileg DPR RI 2024, Data 64,49 Persen

Tren
Hasil 'Real Count' KPU Pilpres 2024 Data 77,07 Persen: Anies 24,43 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,73 Persen

Hasil "Real Count" KPU Pilpres 2024 Data 77,07 Persen: Anies 24,43 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,73 Persen

Tren
Cara Daftar BPJS Kesehatan untuk Urus SKCK dan Layanan Publik Lain

Cara Daftar BPJS Kesehatan untuk Urus SKCK dan Layanan Publik Lain

Tren
Thomas Alva Edison, Pengembangan Paten Industri Musik, dan AI

Thomas Alva Edison, Pengembangan Paten Industri Musik, dan AI

Tren
Kereta Barang di India Melaju Tak Terkendali Tanpa Masinis Sejauh 70 Kilometer

Kereta Barang di India Melaju Tak Terkendali Tanpa Masinis Sejauh 70 Kilometer

Tren
Mengenal Hak DPR dan Mekanismenya, Ada Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat

Mengenal Hak DPR dan Mekanismenya, Ada Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat

Tren
Masuk Pancaroba, BMKG Ungkap Indonesia Rawan Puting Beliung dan Hujan Es

Masuk Pancaroba, BMKG Ungkap Indonesia Rawan Puting Beliung dan Hujan Es

Tren
8 Manfaat Jalan Kaki untuk Menurunkan Gula Darah Menurut Ahli

8 Manfaat Jalan Kaki untuk Menurunkan Gula Darah Menurut Ahli

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com