Kompas.com - 26/04/2020, 19:02 WIB
Staf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar dan Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia menjawab pertanyaan wartawan saat diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AStaf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar dan Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia menjawab pertanyaan wartawan saat diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga ahli tata negara dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, Refly Harun, mengatakan, ada beberapa pelajaran bagi pejabat publik terkait mundurnya dua Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Menurut dia, dengan menjadi pejabat publik, maka seseorang harus bersiap dengan berbagai pembatasan-pembatasan.

Sebelumnya, Belva Devara, CEO Ruangguru, mengajukan pengunduran diri setelah perusahaan yang didirikannya menjadi sorotan publik karena menjadi mitra program Kartu Prakerja.

Sementara, Andi Taufan mundur setelah surat yang dikirimkannya kepada para camat se-Indonesia beredar di publik.

Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet itu, Andi meminta dukungan camat atas kerja yang dilakukan PT Amartha, perusahaan yang dipimpinnya, dalam penanganan virus corona.

Publik menilai, ada konflik kepentingan dari keduanya.

"Bukan kenikmatan yang akan didapatkan, tetapi justru pembatasan-pembatasan," kata Refly saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/4/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mundurnya Belva Devara dari Stafsus Jokowi Dinilai Sudah Tepat, tetapi...

Ia mengatakan, jika seorang pejabat memiliki bisnis yang ia rintis, seharusnya pejabat tersebut tidak dapat lagi berbisnis dengan pemerintah.

Alasannya, karena rawan potensi conflict of interset.

Namun, kata Refly, permasalahan di Indonesia saat ini, banyak yang memasuki ke lingkar kekuasaan justru untuk memperbesar bisnis miliknya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X