Kartu Prakerja dan Bisnis Stafsus Milenial di Proyek Negara

PEMUTUSAN Hubungan Kerja (PHK) mulai masif terdengar. Bahkan, diperkirakan ada jutaan warga miskin baru yang muncul sebagai dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di sejumlah daerah.

Di satu sisi, PSBB wajib dilakukan di daerah yang memiliki catatan penularan Virus Corona tinggi. Di sisi lain, ada efek yang tidak bisa dihindari yaitu hantaman ekonomi yang luar biasa.

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada sekitar 25 juta warga miskin di Indonesia. Berdasarkan prediksi sejumlah lembaga, angka ini akan naik cukup signifikan ke depan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 74.430 perusahaan yang merumahkan 1,2 juta pekerjanya.

Diperkirakan, akan ada 4 juta pekerja yang terkena PHK karena pemberlakuan PSBB. Jika PSBB diperluas di sejumlah daerah maka angka PHK akan bertambah sekitar 6.000 pekerja.

Data ini dikeluarkan pada 8 April 2020 lalu. Artinya, hari ini angkanya bisa jadi sudah lebih tinggi.

Upaya cepat pemerintah, tapi...

Pemerintah berupaya untuk bekerja cepat. Dana Rp 110 triliun digelontorkan, di antaranya Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 5,6 Triliun diperuntukkan bagi penerima manfaat peserta Kartu Prakerja.

Target peserta Kartu Prakerja dalam setahun sebanyak 5,6 Juta orang. Tetapi di dua pekan pertama, pendaftar Kartu Prakerja sudah membludak menjadi hampir 6 juta orang.

Ada perdebatan di antara analis dan pemerintah soal Kartu Prakerja. Mana yang lebih baik: bantuan langsung atau pelatihan?

Jika pelatihan yang dimaksudkan pemerintah adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, apakah setelah pelatihan ini mereka akan terserap dalam bursa kerja? Bukankah perusahaan banyak yang kolaps. Siapa yang akan memberi pekerjaan bagi mereka yang telah selesai mengikuti pelatihan?

Konflik kepentingan stafsus milenial?

Saya tidak hendak membahas soal manfaat Kartu Pra-kerja. Yang saya soroti pada Program AIMAN, Senin (20/4/2020), adalah soal keterlibatan salah seorang Staf Khusus Presiden Jokowi yang sering disebut stafsus milenial yaitu Belva Devara.

Belva adalah pimpinan perusahaan Ruangguru. Ruangguru adalah salah satu perusahaan yang menjadi fasilitator pelatihan Kartu Prakerja yang memiliki anggaran Rp 5,6 triliun seperti disebut di atas.

Ada delapan perusahaan yang digandeng pemerintah untuk proyek Kartu Prakerja. Jika dibagi rata, maka masing-masing berpotensi meraup Rp 700 miliar. Pantaskah?