Disoroti Jokowi karena Tak Hadir di Acara Imlek Nasional, Apa "PR" Ahok sebagai Komut Pertamina?

Hal ini akan membantu mengurangi impor bahan baku supaya negara tidak kembali mengalami desifit.

Baca juga: Saat Jokowi Singgung Ahok yang Tidak Hadir di Imlek Nasional...

Kurangi penyalahgunaan subsidi BBM 

Selain segera melakukan penyelesaian kawasan TPPI, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.

"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.

Hal ini turut menjadi salah satu upaya penyelamatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebab, pemerintah memprediksi adanya pembengkakan penyaluran solar subsidi sepanjang 2019. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara sempat memprediksi adanya potensi penyaluran solar bersubsidi yang melebihi kuota dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI terkait APBN 2020 pada pertengahan tahun.

"Januari-April ini kan sepertiga tahun, artinya kalau kita kalikan tiga, (setahun) sudah mencapai 15,3 juta kl. Jadi hampir pasti melebihi kuota (yang sebesar 14,5 juta kl," kata Suahasil, Selasa (25/6).

Baca juga: Pembelian Solar Subsidi Mulai Dibatasi

Realisasi B30 

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga harus segera membereskan masalah realisasi Biodiesel 30 persen atau B30.

Pada 23 Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya meresmikan program Biodiesel 30 persen atau B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan. Peresmian tersebut maju dari rencana awal yang dijadwalkan pada Januari 2020 mendatang.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bila uji coba B30 sudah dilakukan sejak November 2019 lalu. Jokowi mengungkapkan, adanya program B30 bisa mengemat devisa negara hingga Rp 63 triliun lantaran berkurangnya impor BBM.

Piutang Pertamina ke Pemerintah 

Tantangan Ahok yang lain yaitu persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah. Per Mei 2019, pemerintah berhutang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang ini berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual BBM premium dan solar di bawah harga sesuai standar.

Ahok diharapkan dapat menyelesaikan perkara ini.

Baca juga: Ahok Diminta Berani Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah

Sumber: Kompas.com (Rakhmat Nur Hakim, Muhammad Idris, Stanly Ravel/Editor: Fabian Januarius K, Muhammad Idris, Azwar Ferdian)