Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Ormas Keagamaan yang Tolak Izin Tambang dari Jokowi

Kompas.com - 11/06/2024, 08:30 WIB
Alicia Diahwahyuningtyas,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan aturan baru yang memuat pemberian ruang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam aturan tersebut, ormas keagamaan mendapatkan prioritas apabila mengajukan diri untuk mengelola WIUPK.

Meski demikian, penawaran pengelolaan tambang tersebut rupanya tak disambut baik oleh ormas keagamaan. Alih-alih mengajukan diri, sederet ormas keagamaan justru menolak izin tambang tersebut.

Sejauh ini ormas keagamaan yang telah mengajukan izin usaha pertambangan hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Lantas, siapa ormas keagamaan apa saja yang menolak izin tambang WIUPK?

Baca juga: Ormas Keagamaan Tolak Kelola Tambang, Bahlil: Tidak Bisa Kami Paksa

Ormas keagamaan yang tolak izin tambang

Berikut daftar ormas keagamaan yang menolak pemberian izin kelola tambang dari pemerintah:

1. KWI

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan penolakannya dalam keterlibatan izin tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," tutur Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/6/2024).

Menurut dia, KWI memiliki tugas untuk memberikan pelayanan agama dan tidak termasuk kelompok yang dapat menjalankan usaha tambang.

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, Marthen Jenarut juga menegaskan bahwa KWI tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan izin tambang tersebut.

"Gereja Katolik selalu mendorong supaya tata kelola pembangunan taat asas pada prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," ujarnya, terpisah.

"Karena itu KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut," tegas Marthen.

Ia juga menegaskan, KWI akan bersikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan demi terwujudnya tata kehidupan bersama bersama yang bermartabat.

Baca juga: Jokowi Beri Izin Tambang, NU Gercep Bikin PT tapi Muhammadiyah Emoh Tergesa-gesa

2. PMKRI

Selain KWI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) turut menyatakan penolakannya terhadap izin usaha pertambangan. 

Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan antara PMKRI dengan pemerintah terkait penawaran pengelolaan tambang.

”Kalaupun ada penawaran, PMKRI pasti menolak,” kata dia.

Natalia menjelaskan, pihaknya menolak tawaran tersebut lantaran untuk menjaga independensi serta menghindari sejumlah risiko.

Beberapa risiko tersebut seperti potensi konflik agraria dengan masyarakat atau ketimpangan sosial yang semakin tajam.

Tak hanya itu, menurut dia, pertambangan Indonesia banyak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Adapun jika PMKRI terlibat dalam pertambangan, hal itu bertentangan dengan tujuan PMKRI dalam menjaga kedaulatan lingkungan.

Baca juga: Profil Gudfan Arif, Bendahara Umum PBNU yang Bakal Pimpin Perusahaan Tambang NU

3. HKBP

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menegaskan, pihaknya tidak akan terlibat dalam izin tambang yang dari pemerintah.

HKBP juga menyerukan agar pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang, yang dalam pelaksanaan tugasnya, tidak tunduk pada undang-undang terkait pertambangan yang ramah lingkungan.

“Bersama ini dengan kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang,” ujar Ephorus HKBP, Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6/2024).

HKBP menegaskan, sebagai gereja Protestan, berdasarkan isi Konfesi HKBP tahun 1996 yang diputuskan berdasarkan hasil pergumulannya tentang tugas HKBP ikut bertanggungjawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia untuk atas nama pembangunan.

Dia mengatakan, salah satu cara mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti, energi matahari, energi angin, dan lainnya.

4. PGI

Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengapresiasi niat baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan.

Menurutnya, perizinan tersebut sebagai komitmen presiden untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola kekayaan Indonesia, sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan presiden kepada lembaga keagamaan.

Kendati demikian, pihaknya tidak bersedia untuk bergabung dalam izin pertambangan tersebut.

"Namun demikian, PGI tidak menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang," ungkapnya.

Pasalnya, sejak awal ia mengingatkan bahwa lembaga keagamaan mempunyai keterbatasan dalam hal tersebut.

Selain itu, Gomar juga mengimbau agar lembaga keagamaan bisa fokus pada pembinaan umat.

Meski demikian, ia tetap menghormati keputusan ormas keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan pemerintah tersebut.

Baca juga: Jadi Ormas Pertama, Ini Alasan PBNU Ajukan Izin Kelola Tambang ke Pemerintah

Halaman:

Terkini Lainnya

Rumahnya Terkena Sampah Antariksa, Keluarga di Florida Tuntut NASA Sebesar Rp 1,3 Miliar

Rumahnya Terkena Sampah Antariksa, Keluarga di Florida Tuntut NASA Sebesar Rp 1,3 Miliar

Tren
10 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Berulang Kali Keluhkan Sistem Perizinan Indonesia Ruwet

10 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Berulang Kali Keluhkan Sistem Perizinan Indonesia Ruwet

Tren
Tema, Arti, dan Link Unduh Logo HUT ke-79 RI 2024

Tema, Arti, dan Link Unduh Logo HUT ke-79 RI 2024

Tren
Bukan Hanya Bentuk Perawatan, Ini 6 Alasan Kucing Peliharaan Menjilat Tubuhnya Sendiri

Bukan Hanya Bentuk Perawatan, Ini 6 Alasan Kucing Peliharaan Menjilat Tubuhnya Sendiri

Tren
Putri Anne dari Inggris Gegar Otak akibat Kecelakaan Saat Berkuda, Begini Kondisinya

Putri Anne dari Inggris Gegar Otak akibat Kecelakaan Saat Berkuda, Begini Kondisinya

Tren
Profil Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan yang Divonis 9 Tahun Penjara

Profil Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan yang Divonis 9 Tahun Penjara

Tren
Ransomware Serang Pusat Data Nasional Berhari-hari, Pakar Keamanan Siber: Data Kemungkinan Diambil

Ransomware Serang Pusat Data Nasional Berhari-hari, Pakar Keamanan Siber: Data Kemungkinan Diambil

Tren
Viral, Video HR Teriaki Calon Karyawan dengan Kata 'Sampah', PT IMIP: HR Disanksi Non-job

Viral, Video HR Teriaki Calon Karyawan dengan Kata "Sampah", PT IMIP: HR Disanksi Non-job

Tren
Ramai soal Bali Terasa Dingin Saat Musim Kemarau, Ini Penjelasan BMKG

Ramai soal Bali Terasa Dingin Saat Musim Kemarau, Ini Penjelasan BMKG

Tren
Masa Kerja dan Gaji Pantarlih Pilkada 2024

Masa Kerja dan Gaji Pantarlih Pilkada 2024

Tren
Beda Pendapat LBH Padang dan Polda Sumbar soal Penyebab Pelajar 13 Tahun Meninggal di Padang

Beda Pendapat LBH Padang dan Polda Sumbar soal Penyebab Pelajar 13 Tahun Meninggal di Padang

Tren
Ramai soal Beli Bensin Rp 150.000 Hanya Diisi Rp 100.000, Ini Kata Pertamina

Ramai soal Beli Bensin Rp 150.000 Hanya Diisi Rp 100.000, Ini Kata Pertamina

Tren
Warga Kota dan Kejenuhan Sosial

Warga Kota dan Kejenuhan Sosial

Tren
6 Pilihan Ikan Lokal Bisa Bantu Otak Cerdas, Murah, dan Mudah Dijumpai

6 Pilihan Ikan Lokal Bisa Bantu Otak Cerdas, Murah, dan Mudah Dijumpai

Tren
Sarapan Apa agar Tidak Mudah Lapar? Berikut Daftarnya

Sarapan Apa agar Tidak Mudah Lapar? Berikut Daftarnya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com