Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pegawainya Disebut Bocor dan Beredar di "Dark Web", Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian

Kompas.com - 11/06/2024, 19:15 WIB
Laksmi Pradipta Amaranggana,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Media sosial diramaikan dengan unggahan yang mengeklaim adanya kebocoran data pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Informasi itu diungkap oleh akun X (Twitter) @anvie pada Minggu (9/6/2024) malam.

Unggahan tersebut menampilkan tangkapan layar lampiran surat permintaan pembayaran dari Kemenko Perekonomian.

Beberapa data pegawai Kemenko Perekonomian yang tersebar memuat nomor rekening, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan daftar gaji.

Gaji yang tercantum dalam foto tersebut memiliki nominal beragam, mulai dari Rp 1 juta-Rp 11 juta.

Baca juga: KAI Klaim Belum Ada Bukti Data Bocor, Pakar Ungkap Hal Sebaliknya

Selain itu, daftar nama pegawai beserta nominal gaji yang disebutkan dalam foto tertanggal Senin (1/1/2024).

Hingga Selasa (11/6/2024), unggahan tersebut telah dilihat lebih dari disukai lebih dari 1.600 warganet dan dibagikan sebanyak 475 kali.

“Data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian bocor dan tersedia di darknet, ada daftar nama pegawai, NPWP, sampai daftar gajinya,” tulis pengunggah.

Lantas, benarkah ada kebocoran data pegawai Kemenko Perekonomian?

Baca juga: Bisakah Hapus Data Pribadi di Google agar Jejak Digital Tak Diketahui?

Penjelasan Kemenko Perekonomian

Juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto membenarkan adanya kebocoran data pegawai Kemenko Perekonomian.

Menurutnya, kebocoran data itu terjadi pada Februari 2024.

Ia menuturkan, pada Januari 2024, laman resmi Kemenko Perekonomian pernah dimasuki oleh situs judi online oleh pihak "iseng" yang tidak bertanggung jawab.

Namun, Haryo menegaskan, kebocoran data tersebut sudah dapat ditangani dengan baik dan dilakukan tindakan pencegahan.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi karena kita sudah melakukan upaya pencegahan,” jelas Haryo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Streaming Situs Ilegal Bisa Kena Retas, Curi Data, dan Isi Rekening

Ia memastikan, Kemenko Perekonomian telah menangani kasus tersebut, baik secara internal  maupun eksternal.

Terkait upaya penanganan dan pencegahan, pihaknya saat itu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurutnya, kerja sama dengan BSSN dilakukan karena badan tersebut memang bertugas untuk melindungi data-data pemerintahan.

"Untuk gambaran umum, secara teknis dipelajari lagi untuk melakukan review sistem dan mengevaluasi kembali sistem dan aktivitas secara keseluruhan," kata Haryo.

Baca juga: 7 Data Bocor yang Diungkap Raid Forums sebelum Diblokir Kominfo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com