Wahyu Setiawan dan Catatan Kasus Korupsi yang Pernah Menjerat Komisioner KPU...

KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditangkap atas dugaan suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/1/2020).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Kasus ini mengejutkan, meski bukan yang pertama kali menerpa KPU.

Selain kasus Wahyu Setiawan, pada 2005, 4 komisioner KPU periode 2001-2006 pernah terjerat kasus korupsi.

Baca juga: Ketua KPU: Saya Tak Tahu Bagaimana Wahyu Setiawan Bermain

1. Mulyana Wira Kusumah

Mulyana Wira Kusumah merupakan anggota KPU periode 2001-2006 yang terjerat kasus suap pada tahun 2005.

Harian Kompas, 10 April 2005, memberitakan, Mulyana tertangkap tangan pada 8 April 2005 ketika melakukan upaya penyuapan pegawai negeri sipil di Jakarta.

Saat ditangkap, petugas mengamankan uang sebesar Rp 150 juta.

Akibat perbuatannya itu, Mulyana divonis 2 tahun 7 bulan (31 bulan) penjara, lebih ringan 5 bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dikutip dari Harian Kompas, 13 September 2005, Mulyana juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan tahanan.

Selain kasus suap, Mulyana juga mendapatkan vonis tambahan berupa penjara 15 bulan setelah terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kotak suara bersama Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Richard Manusun Purba.

Oleh karena itu, dia harus menjalani akumulasi hukuman yang dijatuhkan kepadanya, seperti diberitakan Harian Kompas, 22 Desember 2006.

2. Nazaruddin Sjamsuddin

Pengungkapan kasus Mulyana turut menyeret nama Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua KPU periode 2001-2006.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Nazaruddin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Harian Kompas, 15 Desember 2005, memberitakan, dalam kasus ini, Nazaruddin divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis menilai perbuatan Nazaruddin menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan asuransi kecelakaan diri dengan PT Bumi Putera Muda (Bumida)melalui penunjukan langsung merupakan perbuatan melawan hukum.