Jokowi Rombak Kementerian BUMN, Ini Tugas 3 Deputi Erick Thohir

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyetujui struktur kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perombakan dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam Perpres ini disebutkan, Kementerian BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri.

Dalam memimpin Kementerian BUMN, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden.

"Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri," bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Baca juga: Jiwasraya Pernah Investasi di Perusahaan Erick Thohir, Berapa Untungnya?

Adapun ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri, menurut Perpres ini, meliputi: a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian;

dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan kementerian.

"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," demikian bunyi Pasal 3 Perpres ini.

Selengkapnya susunan organisasi Kementerian BUMN dalam Perpres ini adalah:

a. Wakil Menteri I
b. Wakil Menteri II
c. Sekretariat Kementerian
d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi
f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko
g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis
h. Staf Ahli Bidang Industri
i. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Baca juga: Marwan Jafar: Erick Thohir Mampu Rampungkan Megaskandal Jiwasraya

Tugas 3 deputi

Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa saat ini Kementerian BUMN hanya memiliki 3 Deputi dan 3 Staf Ahli.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, Perpres No.41 Tahun 2017 di mana Kementerian BUMN memiliki 7 Deputi.

Ketiga Deputi tersebut adalah Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi. Serta Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko.

Tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan antara lain:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundangan-undangan badan usaha milik negara;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundangan-undangan badan usaha milik negara;
c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan informasi badan usaha milik negara.

Sementara Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara.

Baca juga: Erick Thohir Rombak 7 Pimpinan BUMN dalam 2 Bulan, Berikut Daftarnya...