Kasus Jiwasraya, dari Bermasalah sejak Era SBY hingga Bungkamnya Erick Thohir

KOMPAS.com - Kasus gagal bayar polis asuransi nasabah Jiwasraya terus bergulir.

Para nasabah yang menjadi korban gagal bayar bahkan sempat mendatangi Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (17/12/2019).

Gagal bayar Jiwasraya tersebut terkait produk investasi Saving Plan.

Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual.

Jiwasraya sendiri menyatakan tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang nilainya mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019.

Terkait dengan gagal bayar ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara.

Menurutnya, masalah Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, mantan Wali Kota Solo ini meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu mengatasinya.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu. Ini bukan masalah yang ringan," kata Jokowi seperti diberitakan Kompas.com (18/12/2019).

Jokowi menambahkan, apabila muncul persoalan hukum dalam kasus gagal bayar Jiwasraya maka harus diselesaikan.

Baca juga: Selain Jiwasraya, Berikut 3 Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia

Kambing Hitam

KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARI Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan merasa tersinggung dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait krisis Jiwasraya yang disebut terjadi sejak era Pemerintahan SBY.

"Tidak usah mencari sesuatu yang sebenarnya enggak terjadi sekaligus ingin mengangkat citranya yang terbagus. Nah, lebih bagus dibenahi saja. Jangan cari kambing hitam," ujarnya seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (20/12/2019).

Pada era SBY, menurut Syarief, pertumbuhan ekonomi cukup membaik.

Persoalan nasional seperti utang pada International Monetary Fund (IMF) berhasil dibayar dan krisis PT Jiwasraya juga ikut dibantu.

Oleh karenanya, ia meminta, Jokowi tak menyalahkan pemerintahan yang lama ketika tengah menghadapi masalah.

"Jangan mengatakan pemerintahan lama, akibat dari pemerintah yang lama kurang ini, saya pikir, kita harapkan presiden kita lebih bijak sana," ucapnya.

Baca juga: BUMN Perumnas Buka Lowongan S1 dan S2 Berbagai Jurusan, Ini Informasinya

Erick memilih bungkam

KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Terpisah, terkait dengan kasus gagal bayar di Jiwasraya, Menteri BUMN Erick Thohir memilih menolak berkomentar.

Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan ini justru mengalihkan pertanyaan dari para pewarta dengan hal lainnya.

"(Pertanyaannya sudah) melebar, nanti ada waktunya. Ini (acara) UMKM," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com (20/12/2019).

Namun pada Sabtu (21/12/2019), Erick akhirnya buka suara.

Pihaknya mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh DPR RI mengenai BUMN asuransi tersebut.

"Kementerian BUMN mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh DPR RI terkait permasalahan Jiwasraya karena sejalan dengan koordinasi yang telah dilakukan oleh kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk penyelesaian kasus Jiwasraya," ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Baca juga: Sepak Terjang Sosok Erick Thohir Sebelum Sikat BUMN Bermasalah

(Sumber: Kompas.com/Haryanti Puspa Sari, Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih, Diamanty Meiliana, Erlangga Djumena)