Dikutip dari pemberitaan Kontan, Senin (9/12/2019), total kewajiban klaim asuransi perusahaan BUMN ini sebesar Rp 16,3 triliun dengan sebanyak Rp 572 miliar polis asuransi yang belum dibayarkan milik nasabah asing asal Korea Selatan.
Para nasabah meminta Kementerian BUMN sebagai pemegang saham wajib turun tangan melunasi kewajiban Jiwasraya kepada pemegang polis.
Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah regulasi yang mempersulit posisi BUMN.
"Regulasi impor semen dan baja yang banyak membuat Semen Indonesia, Krakatau Steel posisinya sulit," terangnya.
Salah satunya adalah merevisi Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketentuan impor semen klinker dan semen.
Peraturan menteri tersebut membuka keran impor untuk beberapa jenis semen klinker dan semen portland (semen biasa) ke Indonesia.
Baca juga: Erick Thohir Kaget Ada Direksi BUMN Jadi Komisaris di 6 Perusahaan Anak Cucu
"Jadi menyelamatkan BUMN bukan hanya memperbaiki manajemen tetapi bagaimana mendata berbagai regulasi. Jangan sampai regulasi yang dimiliki oleh kementerian lain malah merugikan BUMN," terangnya.
Apalagi, pemerintah juga tengah melakukan program restrukturisasi Krakatau Steel untuk menangani kerugian perusahaan yang telah terjadi selama enam tahun berturut-turut.
Sejauh ini, KS diketahui memiliki tumpukan utang senilai Rp 40 triliun dan memiliki 60 anak perusahaan.
"Jangan sampai KS-nya sudah rapi udah sehat tapi masalahnya di sisi regulasi," ungkapnya.
Baca juga: 5 BUMN yang Masih Rugi, dari Krakatau Steel hingga Kertas Leces
Di sisi lain, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk pembenahan BUMN.
Terutama pada BUMN strategis yang masih memiliki persoalan seperti Pertamina, PLN maupun Garuda Indonesia.
"Pertamina problem-nya berkaitan dengan bagaimana mereka bisa bekerja dengan cara yang lebih efisien. Kaitannya dengan fungsi Pertamina sebagai importir," katanya saat dihubungi Kompas.com, baru-baru ini.
Terkait dengan sejumlah perubahan di BUMN, semisal pencopotan direksi Garuda Indonesia, dan penunjukan Komisaris Utama PT Pertamina, menurutnya diperlukan untuk mengembalikan krisis reputasi lantaran adanya sejumlah kasus yang menerpa.
"Jadi perlu dicari strong leader yang bisa memberikan kepercayaan publik," katanya.
Baca juga: Erick Thohir Mau Batasi Jatah Direksi BUMN Jadi Komisaris di Anak Usaha
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.