Pencopotan Direksi Garuda Bisa Jadi Shock Therapy Pimpinan BUMN...

KOMPAS.com - Sejumlah gebrakan terus dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir di perusahaan pelat merah.

Selain mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Erick juga mencopot 5 direksi Garuda Indonesia.

Pencopotan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan miss manajemen dan korupsi menjadi salah satu persoalan yang membelit BUMN dari tahun ke tahun.

"Dari zaman Bu Rini menteri sebelumnya ada 11 direksi BUMN yang jadi tersangka. Ada 6 dirut, ini memprihatinkan jadi harus dilakukan pembenahan," katanya kepada Kompas.com (13/12/2019).

Keenam Direktur Utama BUMN di masa Menteri BUMN Rini Soemarno yang terjerat kasus korupsi adalah Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin dan Dirut Jasindo Budi Tjahjono.

Kemudian Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda, Dirut PTPN III Dolly Pulungan dan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara.

Dia juga meminta kepada Erick Thohir untuk konsisten menjalankan kebijakannya dalam membenahi BUMN.

"Ini kan soal komitmen. Jangan sampai anget-anget tai ayam," paparnya.

Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan politik penuh terhadap Erick Thohir untuk melakukan pembenahan di BUMN. Kemudian, akan dilakukan evaluasi setelah 6 bulan.

Dia juga mengingatkan calon pimpinan BUMN yang diangkat Erick Thohir harus benar-benar memiliki profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas. 

Kasus pemecatan direksi Garuda Indonesia pun menurutnya bisa menjadi shock therapy bagi pimpinan BUMN lainnya.

"Sehingga, direksi-direksi lain benar-benar ke depan berhati-hati dan jangan sampai melakukan penyalahgunaan kewenangan," terangnya. 

Dia menambahkan, kasus yang menimpa Garuda Indonesia hanyalah kasus kecil di antara kasus besar lain yang menjerat perusahaan pelat merah tanah air.

Dia mencontohkan, salah satu kasus besar yang turut menimpa BUMN adalah gagal bayar polis asuransi jiwa Jiwasraya.

Dikutip dari pemberitaan Kontan, Senin (9/12/2019), total kewajiban klaim asuransi perusahaan BUMN ini sebesar Rp 16,3 triliun dengan sebanyak Rp 572 miliar polis asuransi yang belum dibayarkan milik nasabah asing asal Korea Selatan.

Para nasabah meminta Kementerian BUMN sebagai pemegang saham wajib turun tangan melunasi kewajiban Jiwasraya kepada pemegang polis.

Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah regulasi yang mempersulit posisi BUMN.

"Regulasi impor semen dan baja yang banyak membuat Semen Indonesia, Krakatau Steel posisinya sulit," terangnya.

Salah satunya adalah merevisi Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketentuan impor semen klinker dan semen.

Peraturan menteri tersebut membuka keran impor untuk beberapa jenis semen klinker dan semen portland (semen biasa) ke Indonesia.

"Jadi menyelamatkan BUMN bukan hanya memperbaiki manajemen tetapi bagaimana mendata berbagai regulasi. Jangan sampai regulasi yang dimiliki oleh kementerian lain malah merugikan BUMN," terangnya.

Apalagi, pemerintah juga tengah melakukan program restrukturisasi Krakatau Steel untuk menangani kerugian perusahaan yang telah terjadi selama enam tahun berturut-turut.

Sejauh ini, KS diketahui memiliki tumpukan utang senilai Rp 40 triliun dan memiliki 60 anak perusahaan.

"Jangan sampai KS-nya sudah rapi udah sehat tapi masalahnya di sisi regulasi," ungkapnya.

Di sisi lain, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk pembenahan BUMN.

Terutama pada BUMN strategis yang masih memiliki persoalan seperti Pertamina, PLN maupun Garuda Indonesia.

"Pertamina problem-nya berkaitan dengan bagaimana mereka bisa bekerja dengan cara yang lebih efisien. Kaitannya dengan fungsi Pertamina sebagai importir," katanya saat dihubungi Kompas.com, baru-baru ini.

Terkait dengan sejumlah perubahan di BUMN, semisal pencopotan direksi Garuda Indonesia, dan penunjukan Komisaris Utama PT Pertamina, menurutnya diperlukan untuk mengembalikan krisis reputasi lantaran adanya sejumlah kasus yang menerpa.

"Jadi perlu dicari strong leader yang bisa memberikan kepercayaan publik," katanya.