Hari Ini dalam Sejarah: 19 Orang Meninggal dalam Insiden Santa Cruz, Timor Leste

"Bayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai ada peleton yang dilucuti massa, dan senjatanya dibawa lari. Bagaimana memperolehnya kembali? Bukankah korban yang jatuh akan lebih banyak?" kata Sutrisno.

Untuk merespons insiden itu, Presiden Soeharto membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN) di bawah pimpinan Hakim Agung M Djaelani.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Indonesia Akui Hasil Referendum Timor Timur

Penunjukan M Djaelani tersebut dinilai banyak kalangan sebagai keputusan tepat dan patut disambut dengan baik, seperti dikutip dari Harian Kompas, 19 November 1991.

KPN pun mulai bekerja dengan menelusuri rute pengunjuk rasa dan mewawancarai beberapa orang.

Tragedi Santa Cruz tersebut banyak mendapat sorotan dari media asing.

Mereka menganggap bahwa pemerintah Indonesia banyak terkesan menutup-nutupi insiden itu.

Harian Kompas, 4 Desember 1991 memberitakan, PBB berencana mengirim utusannya guna merundingkan syarat-syarat bagi kemungkinan misi PBB ke Dili untuk menyelidiki insiden tersebut.

Rencanan PBB itu mendapat sambutan beragam. Kapupspen ABRI Brigjen Nurhadi Purwosaputra mengatakan, ABRI tidak mau ada campur tangan asing dalam menyelidiki insiden Santa Cruz itu.

Sementara itu, Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar dan Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum mengemukakan, pengiriman misi penyelidik PBB ke Dili itu tidak perlu dilakukan, mengingat Pemerintah Indonesia sendiri tengah berupaya melakukan penyelidikan melalui KPN.

Sebaliknya, Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua PBNU menganggap bahwa kedatangan PBB untuk mencari informasi mengenai peristiwa Dili tidak perlu ditanggapi dengan apriori.

"Wajar jika pemerintah tidak setuju campur tangan asing, tetapi sebelum mengetahui persis apa tugas utusan PBB tersebut, jangan cepat-cepat menolak. Kalau mereka sudah mengaduk-aduk masalah intern, itu lain masalahnya," kata Gus Dur.