Tantangan Strategis Menhan Baru

Sishankamnas, sebagaimana sistem kehidupan bangsa lainnya (politik, ekonomi dan sebagainya), dibangun dan digerakkan untuk menunjang upaya pembangunan atau transformasi nasional menuju tercapainya cita-cita/tujuan nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional (tunas) tersebut terdapat banyak aspek yang harus dilindungi, dijaga/dikawal dan diimplementasikan yakni berbagai kepentingan nasional (kepnas).

Dengan apakah kepnas dikawal, dilindungi dan diimplementasikan? Jawabannya, dengan sistem kehidupan nasional (sisnas) dan dalam konteks ini adalah sishankamnas.

Pertanyaan berikutnya, bagaimakanakah sishankamnas sebagai bagian integral dari sisnas itu didesain? Ada dua hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan.

Pertama, harus ada berbagai instrumen bangsa yang memang perlu untuk digunakan dalam kerangka tersebut seperti falsafah bangsa, falsafah bangsa tentang perang, politik luar negeri dan sebagainya.

Kedua, harus dilakukan penilaian (assesment) atau telaah mendalam terhadap lingkungan strategis (lingstra) yang terus berkembang secara dinamis, termasuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang darinya kita dapat merumuskan potensi ancaman nyata atau ancaman potensial terhadap bangsa-negara.

Menghadapi kondisi kehidupan bangsa yang memiliki sekian banyak ancaman potensial, niscaya perlu pembangunan dan pengerahan total potensi dan kekuatan bangsa secara efektif.

Dengan demikian, sishankamrata merupakan konsep dan doktrin yang tetap relevan dalam kehidupan bangsa kita sebagai wadah, isi dan tata laku pertahanan nasional di masa depan dengan revisi nilai instrumental agar tetap relevan dan kontekstual.

Apalagi, sistem pertahanan (sishan) semacam ini juga dijadikan konsep pertahanan di banyak negara maju, seperti Swiss, Israel, Singapura, dan Perancis.

Logika atau basis argumentasi sishankamrata dapat digambarkan sekilas dengan mengacu pada kebiasaan umum (habitus universal) dalam rekayasa sishan.

Idealnya, sebuah negara memiliki sishan di mana kekuatan riil yang dimilikinya lebih unggul daripada kekuatan yang mengancam (ancaman potensial).

Jika belum dapat mencapai kekuatan ideal tersebut, biasanya dibangun aliansi dalam rangka memelihara balance of power. Namun, bila hal itu pun tidak dapat dilakukan, tidak ada pilihan selain "perang rakyat".

Bagi Indonesia, membangun kekuatan ideal masih jauh dari mungkin karena terhadang kendala anggaran. Untuk beraliansi membangun pakta pertahanan pun tidak mungkin karena prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dengan demikian, langkah realistis yang merupakan pilihan logis adalah sishankamrata (total defence).

Tantangan lainnya adalah soal perbatasan. Selama lima tahun terakhir kondisi di perbatasan negara mencuatkan berbagai kasus sengketa dengan negara lain, kejahatan ekonomi dan kemanusiaan serta ekses negatif lainnya akibat masih lemahnya pengelolaan perbatasan.

Maraknya penyelundupan berbagai produk dan komoditas hingga banyaknya imigran gelap yang menjadikan negeri ini sebagai basis mereka untuk beraksi merupakan indikasi betapa lengahnya pemerintah menjaga dan mengelola persada Nusantara.

Kondisinya makin krusial terkait dengan potensi konflik di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara besar.

Konflik itu meskipun tidak melibatkan Indonesia secara langsung tetapi negeri ini bisa terkena dampaknya.

Pembelian helikopter serbu Black Hawk oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) beberapa waktu lalu merupakan solusi tepat untuk mengelola dan mengamankan perbatasan negara.

Pengadaan Black Hawk sangat tepat karena TNI Angkatan Darat membutuhkan pergerakan cepat pasukan ke perbatasan dan daerah-daerah terpencil.