Saat Menteri Jokowi Rangkap Jabatan, Apa yang akan Terjadi?

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Ia mengingatkan mereka yang ditunjuk Jokowi tidak boleh rangkap jabatan.

"Seperti pimpinan partai politik itu harus memilih, tidak boleh dibiarkan tetap menjabat sebagai ketua umum partai tapi saat yang sama menjadi menteri. Sudah pasti muncul konflik kepentingan," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com (22/10/2019).

Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk tegas bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya harus loyal kepada dirinya saja.

"Kalau enggak, nanti enggak sehat tata kelola pemerintahannya. Ada yang punya loyalitas ganda di situ. Itu kan mesti dihindari," kata dia.

Baca juga: 6 Menteri Jokowi dari Unsur TNI, Siapa Saja Mereka?