Kabinet Baru Jokowi-Ma'ruf, Ini PR di Bidang Hukum

Kompas.com - 21/10/2019, 13:10 WIB
Ilustrasi hukum ShutterstockIlustrasi hukum

KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, berharap, Presiden Joko Widodo akan mengisi pos-pos kementerian bidang hukum dengan sosok menteri yang memiliki kapabilitas bidang hukum.

Hal ini disampaikannya merespons perkembangan terkini penyusunan Kabinet Kerja Jilid 2 oleh Presiden Jokowi.

Pada hari ini, Presiden Jokowi mulai memanggil beberapa orang ke Istana, salah satunya Mahfud MD.

Oce mengatakan, kriteria mumpuni di bidang hukum tersebut dapat dipenuhi dengan melihat sisi track record, yaitu perjalanan, pengalaman, karya-karya, serta kontribusi para calon terhadap bidang hukum, termasuk integritas dalam menjalani profesinya.

Baca juga: Benarkah Nadiem Makarim Menjadi Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid 2?

"Kenapa track record itu penting? Karena Presiden harus melihat bagaimana sejauh ini mereka bekerja di pos hukum tersebut. Apakah ada catatan-catatan buruk misalnya, atau ada dugaan-dugaan cacat integritas misalnya," kata Oce, saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Menurut Oce, kandidat yang tidak memiliki catatan buruk dapat diasumsikan mampu menegakkan hukum dengan baik.

Pemilihan sosok yang mengisi jabatan-jabatan hukum dianggap penting untuk memberikan optimisme bagi publik bahwa visi penegakan hukum ke depan akan dilakukan dengan baik oleh Presiden.

Selain itu, menurut dia, penting memilih orang yang memiliki kepentingan politik atau relasi politik yang kecil.

Di bidang hukum, dibutuhkan sosok-sosok yang bisa bekerja secara netral, berdasarkan kepentingan hukum, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu.

"Tetapi jika ada profesional-profesional hukum yang berasal dari politisi, harus benar-benar dipastikan dia adalah orang yang mampu bersikap kuat, atau menolak terhadap pandangan-pandangan politik itu. Harus dipastikan, jaminan bahwa dia akan netral, dia tidak akan bercampur dengan pandangan-pandangan politik," kata Oce.

Baca juga: Menanti Kabinet Baru Jokowi, Mengingat Pengumuman Kabinet Kerja 2014

Oce juga mengusulkan untuk melakukan crosscheck final terhadap nama-nama yang dicalonkan kepada KPK, PPATK, ataupun lembaga lain, terkait perkara korupsi.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X