Hari Ini dalam Sejarah: Bencana Banjir Bandang Wasior, Papua Barat, 150 Orang Meninggal Dunia

Tak ada jalur darat untuk menuju Kabupaten Teluk Wondama dari Manokwari.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Kecelakaan KA Argo Bromo dan Senja Utama, 35 Orang Tewas

Lapangan terbang yang digenangi oleh banjir juga memutus jalur udara menuju Wasior.

Satu-satunya jalan menuju daerah itu adalah jalur laut yang harus ditempuh selama 10 jam perjalanan dari Manokwari dengan menumpang armada patroli Angkatan Laut atau kapal pengangkut kayu.

Apa penyebab banjir bandang ini?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat itu, mengatakan, bencana banjir di Wasior karena curah hujan tinggi.

Menurut dia, banjir ini bukan karena pembalakan liar, seperti dugaan yang sempat muncul.

Dikutip dari Harian Kompas, 8 Oktober 2010, Juru Kampanye Air dan Pangan Eksekutif Nasional Walhi, M Islah, mengatakan, pembalakan hutan di Papua Barat dimulai sejak awal 1990-an.

Meski pembalakan sempat terhenti pasca pelanggaran berat HAM di Wasior pada 2001, pembalakan hutan kembali berlanjut.

"Akumulasi kerusakan hutan itu yang menyebabkan banjir bandang," kata Islah.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Datang dari Divisi 2, Ravanelli Ciptakan Rekor di Juventus

Sementara itu, Ketua Institus Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menyebutkan, perusakan itu terjadi secara legal.

Hal itu disebabkan oleh penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK).

"Pada 2009, pemerintah menerbitkan IPK di Papua Barat seluas 3,5 juta ha, termasuk izin menebang 196.000 ha di Kabupaten Teluk Wondama," kata Chalid, seperti diberitakan Kompas.com.

Berdasarkan penlitian IHI dan Yappika pada awal 2010, deforestasi hutan di Papua Barat pada 2005-2009 mencapai 1 juta hektar atau berkisar 250.000 hektar per tahun.

Selain itu, 6,6 juta hektar hutan primer dan sekunder Papua Barat terkepung Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tambang, dan perkebunan.

Seperti diberitakan Harian Kompas, 14 Oktober 2019, Peneliti Bidang Ekologi Manusia Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Fadjri Alihar mengatakan, pemerintah terkesan tidak mau disalahkan atas kejadian ini.