Jokowi, Pengembalian Mandat Pimpinan dan Revisi UU KPK

Kompas.com - 17/09/2019, 05:50 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

KOMPAS.com - Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berbuntut panjang. Selain terjadi penolakan dari kalangan akademisi hingga aktivis antikorupsi, para pimpinan KPK juga menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

Pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden adalah Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif.

Diberitakan Kompas.com (13/9/2019), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya menangkap kegelisahan pimpinan dan jajaran KPK belakangan ini. Ia merasa iklim pemberantasan korupsi semakin mencemaskan.

Agus Rahardjo juga merasa lembaga yang ia pimpin seperti diserang dari berbagai sisi.

Sejumlah poin revisi UU KPK yakni Pemerintah menyetujui pembentukan Dewan Pengawas, penyadapan yang harus seizin Dewan Pengawas, wewenang KPK bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) hingga status penyidik KPK sebagai aparatur sipil negara.

"Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan itu adalah RUU KPK. Karena sampai dengan hari ini, draf yang sebetulnya saja kami tidak tahu. Rasanya membacanya seperti sembunyi-sembunyi," ujar Agus saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (13/9/2019) malam.

Agus mengatakan, dirinya pernah berusaha mendapatkan draf revisi UU KPK dengan menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: Saut Situmorang Mundur dari Wakil Ketua KPK, ILR Sebut Alasan Ini...

Pelemahan KPK

Tetapi, Yasonna justru sudah mengadakan rapat dengan DPR RI dan bersepakat bahwa revisi UU KPK dipastikan akan berjalan terus.

"Pak Menteri menyatakan, nanti akan diundang. Tapi setelah baca Kompas pagi ini, rasanya sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak, termasuk KPK," kata Agus.

Agus beranggapan bahwa revisi UU KPK nantinya akan melemahkan KPK secara kelembagaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X