Supersemar: Latar Belakang Sejarah dan Kontroversi yang Tak Pernah Berakhir

Supersemar disebut-sebut sebagai tonggak sejarah peralihan Orde Lama yang dipimpin Presiden Ir Soekarno ke Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Diketahui, Supersemar berisi penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto.

Namun, hingga kini Supersemar masih menuai polemik lantaran naskah aslinya tak pernah ditemukan.

Latar belakang Supersemar

Sejarah lahirnya Supersemar tak lepas dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S/PKI yang terjadi pada 1965.

PKI dituding menjadi dalang di balik tragedi G30S/PKI yang menewaskan enam jenderal dan satu perwira, serta memicu amarah dari para pemuda antikomunis.

Dikutip dari Kompas.id (11/3/2021), tuduhan itu membuat Presiden Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965 untuk mengamankan jalannya pemerintahan dari gerakan kontra revolusioner.

Sepanjang Oktober-Desember 1965, gejolak muncul di Jakarta dan sejumlah daerah yang menginginkan Partai Komunis Indonesia (PKI) segera dibubarkan.

Namun, tudingan terhadap PKI tidak membuat Presiden Soekarno segera membubarkannya, karena ia masih meyakini bahwa partai partai berlambang palu dan sabit itu tidak terlibat pada G30S/PKI.

Presiden Soekarno justru mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga-harga yang berdampak pada menguatnya gelombang kekecewaan masyarakat hingga puncaknya pada awal 1966.

Karenanya, terjadi aksi demonstrasi yang dikoordinasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan mendapatkan restu aparat militer.

Aksi unjuk rasa itu semakin kencang dengan terbentuknya Front Pancasila yang terdiri dari kesatuan-kesatuan aksi, seperti KAMI, KAPPI, KABI, KAWI, dan KAGI.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR dengan menuntut tiga hal atau disebut sebagai Tritura.

Isi Tritura adalah:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
3. Penurunan harga.

Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara.

Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah kepadanya untuk mengatasi konflik itu.

Permintaan Soeharto itu dititipkan kepada tiga jenderal Angkatan Darat bernama Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi) yang akan menemui Soekarno di Istana Bogor pada 11 Maret 1966 sore.

Namun, permintaan Soeharto tersebut dianggap biasa oleh Soekarno, sehingga ia menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan.

Supersemar disalahartikan

Banyak kalangan yang meragukan adanya pemberian Supersemar. Apalagi, naskah asli mandat tersebut tidak pernah ditemukan hingga saat ini.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, Supersemar menjadi salah satu bagian dari rangkaian peristiwa panjang untuk melemahkan kekuasaan Soekarno.

Setelah Supersemar dibuat oleh Soekarno, Soeharto menggunakannya dengan serta-merta untuk melakukan aksi beruntun sepanjang Maret 1966.

Saat itu Soeharto segera membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan anggota Tjakrabirawa, dan mengontrol media massa di bawah Puspen AD.

Bagi Soekarno, surat tersebut adalah perintah pengendalian keamanan, termasuk keamanan dirinya selaku presiden dan keluarganya.

Soekarno pun pernah menekankan, surat itu bukanlah transfer of authority atau peralihan kekuasaan.

Namun, Amir Machmud, jenderal yang membawa surat perintah dari Bogor ke Jakarta kepada Soeharto pada 11 Maret 1966, langsung berkesimpulan bahwa itu adalah pengalihan kekuasaan.

Sebagian golongan berpendapat, Soekarno tidak mampu untuk menunaikan tugas-tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan ketetapan-ketetapan MPRS.

Atas dasar itu, sejak 5 Juli 1966, MPRS mencabut Ketetapan MPRS Nomor III tahun 1963 yang mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup.

Kemudian, Sidang Umum MPRS mengangkat pemegang Surat Perintah Sebelas Maret, yakni Soeharto sebagai pejabat presiden sampai terbentuknya MPR hasil pemilihan umum.

MPRS juga menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang dan ajaran mengenai komunisme/marxisme/leninisme dianggap tabu melalui Ketetapan Nomor XXV tahun 1966.

3 versi naskah Supersemar

Dikutip dari Kompas.com (11/3/2022), saat ini ada tiga versi Supersemar yang tidak otentik disimpan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yakni versi Sekretariat Negara, TNI AD, dan Yayasan Akademi Bangsa.

Berikut 3 versi naskah Supersemar:

Supersemar versi Sekretariat Negara

• Jumlah halaman dua lembar
• Berkop burung Garuda
• Diketik rapi
• Tertera tanda tangan beserta nama "Sukarno"

Supersemar versi TNI AD

• Berjumlah satu halaman
• Berkop burung Garuda
• Ketikan tidak rapi
• Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini
• Tertera tanda tangan atas nama "Soekarno"

Supersemar versi Yayasan Akademi Bangsa

Isi Supersemar

Terdapat tiga poin isi Supersemar, yaitu: