Ini Hasil Suara PDI-P sejak Pemilu 1999 hingga 2024

Hasil tersebut didapatkan dari perhitungan quick count 6 lembaga survei dengan data yang masuk mulai dari 80 persen hingga 98 persen dari total 2.000-3.000 TPS sampel.

Berdasarkan hasil quick count dari Litbang Kompas hingga Jumat (16/2/2024) pukul 12.55 WIB, PDI-P memperoleh 16,25 persen.

Sejarah PDI

Dilansir dari Kompas.id, sejarah PDI-P tak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada 10 Januari 1973.

Saat itu, PDI lahir sebagai hasil fusi atau gabungan dari lima partai politik pasca Pemilu 1971 yang tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan, yakni:

• Partai Nasional Indonesia (PNI)
• Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
• Partai Murba
• Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
• Partai Katolik.

Hal tersebut terkait dengan diterbitkannya kebijakan Pemerintah Orde Baru (Orba) yang berupaya dalam memperkecil jumlah partai politik (parpol) dengan alasan agar mudah dalam mengendalikan stabilitas politik.

PDI sendiri memiliki latar belakang yang berbeda dari parpol yang tergabung didalamnya, seperti Parkindo dan Partai Katolik yang menganut aliran keagamaan. DI sisi lain ada PNI, Murba, serta IPKI memiliki ideologi nasionalisme.

Meski begitu, sejak awal berdirinya PDI sudah memiliki konflik internal, yaitu rasa saling curiga dan tidak ketidakharmonisan antara unsur partai atau tokoh-tokoh di dalam PDI.

Kondisi ini muncul lantaran keinginan agar PNI mendominasi di dalam PDI. Konflik internal lainnya terus terjadi hingga melibatkan tokoh elite lama partai bahkan hingga awal era 1990-an.

Munculnya PDI-P di Pemilu 1999

Selanjutnya, pada tahun 1999 saat hendak mengikuti pemilu, Pimpinan PDI saat itu, Megawati membentuk partai baru yang secara historis adalah kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan berdasarkan fusi lima parpol pada 10 Januari 1973.

PDI Megawati mengubah nama menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) dengan lambang banteng bermata merah dan bermulut putih dalam lingkaran.

Partai yang berdiri pada 1 Februari 1999 ini berazaskan Pancasila, bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Perubahan nama dan lambang dideklarasikan di Stadion Utama Senayan pada 14 Februari 1999 yang dihadiri sekitar 200 ribu warga PDI dan simpatisan.

Pada saat itu, jumlah partai politik (parpol) peserta pemilu meningkat hingga mencapai 48 partai.

Pemilu 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR/MPR. Sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota MPR.

Dari 48 partai yang berkontestasi, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR. Di mana, PDI-P keluar sebagai pemenang dengan perolehan 33,74 persen suara.

Sementara itu, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pemilu 2004

Selanjutnya, pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Selain itu, untuk pertama kalinya juga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi 2004.

Dikutip dari Kompas.com (20/2/2018), pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhyono-Jusuf Kalla keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009.

Sedangkan untuk legislatif, Golkar keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 21,58 persen.

Pada pelaksanaan Pemilu 2004 diberlakukan sistem electoral threshold sebesar tiga persen perolehan suara Pemilu 1999.

Beberapa partai yang pada Pemilu 1999 tak mencapai perolehan suara tiga persen kemudian berganti nama untuk bisa mengikuti Pemilu 2004.

Salah satunya adalah Partai Keadilan yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Kemudian, setelah kekalahan di Pemilu 2004, Megawati yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI-P menegaskan sikap politik partainya untuk menjadi oposisi terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Megawati meminta para kadernya untuk melakukan konsolidasi untuk merebut kembali kemenangan dalam Pemilu 2009.

Pemilu 2009

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Selain itu, ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dihapus dan diubah dengan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen.

Dari total 38 partai, hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold dan berhak mendapat kursi di DPR.

Sementara itu, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada Pemilu 2009 adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Keterpurukan kembali dialami oleh PDI-P hingga menimbulkan perbedaan pandangan apakah PDI-P akan melanjutkan oposisi atau sebaliknya berkoalisi dengan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Kendati demikian, Megawati cenderung tetap melanjutkan posisi sebagai oposisi. Di sisi lain, sejumlah elite partai lainnya cenderung mendorong untuk berkoalisi.

Namun, PDI-P berusaha meyakinkan anggotanya bahwa beroposisi sama terhormatnya dengan menduduki pemerintahan.

Oposisi yang dibangun oleh PDI-P menurut Sutradara Gintings bukanlah sikap asal beda atau like and dislike kepada pemerintah. Prinsip oposisi PDI-P adalah keberpihakan kepada rakyat.

Secara konseptual prinsip-prinsip oposisi dituangkan dalam Format Oposisi Yang Diilaksanakan PDI-P 2005-2009, berdasarkan pada Keputusan Kongres II PDI-P No.11/2005 tentang sikap dan kebijakan partai politik, khususnya yang menyatakan bahwa PDI-P menjadi partai oposisi pada periode 2005-2009.

Selanjutnya, dalam pidato pembukaan Kongres III PDI-P di Bali tanggal 6-9 April 2010, Megawati mengatakan dengan tegas bahwa PDI-P tidak akan tergiur untuk berkoalisi dengan kekuasaan.

Pemilu 2014

Setelah dua periode masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 2014, diadakan kembali Pemilu 2014.

Pada Pemilu 2014, PDI-P berhasil menjadi pemenang dengan mengusung pasang Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, secara otomatis PDI-P menjadi partai pemerintah.

Selain PDI-P, Pemilu 2014 diikuti oleh 11 partai yakni Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPI.

Dari 12 partai itu, hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5 persen perolehan suara.

Pemilu 2019

Lima tahun kemudian dalam Pemilu Legislatif 2019, PDI-P kembali di peringkat pertama perolehan suara dengan meraih 27.053.961 suara atau 19,33 persen.

Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.

PDI-P kembali mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dengan berpasangan dengan Ma’ruf Amin sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Pasangan ini terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pemilu 2024

Pada Pilpres 2024, sejumlah parpol dan pengamat politik memperkirakan akan ada tiga poros koalisi.

Meskipun secara hitungan, bisa ada empat koalisi jika mempertimbangkan persyaratan pencalonan presiden, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil pemilihan legislatif terakhir, yakni Pemilu 2019.

Dengan catatan PDI Perjuangan tidak mencalonkan kandidatnya sendiri dan memilih membangun koalisi.

Dari hasil Pemilu 2019, hanya PDI-P yang dari sisi perolehan kursi memenuhi syarat mengusulkan kandidat sendirian. PDI-P memiliki 128 kursi dari 575 kursi DPR atau 22,2 persen.

Kemudian pada 2024, PDI-P mengajukan nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Selain Ganjar-Mahfud, ada pasangan capres-cawapres lainnya seperti Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setelah dilakukan Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024), berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count di berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung oleh Partai Gerindra unggul sementara dengan perolehan suara di atas 56 persen.

Melihat hasil tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan proyeksi pemerintahan Indonesia 2024.

Ia mengatakan bahwa PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan.

Hasto menambahkan, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance.

"Ketika PDI-P berada di luar pemerintahan 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dilansir dari Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Kendati demikian, hingga saat ini PDI-P belum menentukan sikap.

Menurut Hasto, partainya tengah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).