Saat Satu Per Satu Kader PDI-P Berbalik Serang Jokowi dan Gibran...

KOMPAS.com - Satu per satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Kekecewaan ini berkaitan dengan keputusan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).

Padahal, Gibran baru bergabung PDI-P tiga tahun lalu dan langsung menjadi Wali Kota Surakarta.

Kekecewaan PDI-P akan keputusan Gibran dan restu Jokowi itu pun mulai muncul dari para kadernya.

Kader PDI-P pertama yang mengungkapkan kekecewaannya adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu.

Adian menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P. Padahal menurut Adian, partainya telah memberikan segalanya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Bahkan, Adian membeberkan bahwa persoalan ini bermula ketika PDI-P menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian, dikutip dari Kompas.com (25/10/2023).

Ia menegaskan, PDI-P akan terus menjaga konstitusi, karena terkait dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyebutkan, sikap yang ditunjukkan Gibran merupakan sebuah pembangkangan terhadap keputusan partai.

Sebab PDI-P sebelumnya telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden.

"Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan," ujar Basarah, dikutip daru Kompas.com (28/10/2023).

Menurutnya, setiap organisasi memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya, tidak terkecuali di PDI-P.

Oleh karena itu, Gibran yang menjadi Wali Kota Solo dan kader PDI-P juga harus menaati aturan partainya.

"Ketika beliau menjadi elitenya PDI-P, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan," jelas dia.

Ungkapan kekecewaan juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia mengaku sedih lantaran partainya ditinggal oleh Jokowi. Padahal, banyak dukungan yang diberikan PDI-P sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini," kata Hasto, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (29/10/2023).

Hasto mengungkapkan, banyak pendukung PDI-P di akar rumput tak percaya bahwa Jokowi telah berpaling dari partai berlambang banteng itu.

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujarnya.

Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo pun turut angkat bicara terkait keputusan Gibran ini.

Ia meminta agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke kantor DPC PDI-P Solo.

"Ketika beliau Mas Gibran mau mencalonkan sebagai wali kota kan syaratnya harus punya KTA PDI-P, 9 September 2019 saya enggak lupa, (Gibran) datang ke DPC, dibuatkan, selesai jadi. Paginya untuk mendaftar ke DPD," kata Rudi, dikutip dari Kompas.com (28/10/2023).

Selain mengembalikan KTA, mantan Wali Kota Solo dua periode ini juga meminta agar Gibran membuat surat pengunduran diri.

"Mohon datang kelihatan mukanya, pulang kelihatan punggungnya," jelas dia.

(Sumber: Kompas.com/Irfan Kamil, Nicholas Ryan Aditya, Ardito Ramadhan, Labib Zamani | Editor: Sabrina Asril, Novianti Setuningsih, Irfan Maullana, Robertinus Belarminus)