Syarat Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Berlaku untuk Kalangan Umum

KOMPAS.com - Pemerintah memperluas penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (29/8/2023), syarat penerima subsidi listrik sebelumnya hanya untuk kalangan penerima bantuan pemerintah.

Namun, lantaran tak mampu meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik, pemerintah akhirnya menerapkan subsidi untuk kalangan umum.

Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi, Selasa.

Lalu, apa saja syarat penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta?

Syarat subsidi motor listrik Rp 7 juta

Permenperin Nomor 21 Tahun 2023 menyebutkan bahwa program subsidi motor listrik diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua.

Menurut Agus, masyarakat dapat membeli hanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Berikut syarat penerima subsidi motor listrik:

• Warga negara Indonesia (WNI).
• Berusia paling rendah 17 tahun.
• Memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik," jelas Agus.

Melalui program bantuan ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik.

Sementara itu, potongan harga untuk masyarakat nantinya akan diganti langsung oleh pemerintah kepada perusahaan industri.

Cara dapat subsidi motor listrik

Bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendapat subsidi, hanya perlu menunjukkan KTP saat membeli kendaraan listrik roda dua.

Selanjutnya, diler akan memeriksa kesesuaian NIK pembeli yang telah terintegrasi data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Pemeriksaan tersebut, yakni menggunakan sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

"Data itu disebut Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa)," ujar Agus.

Tingkatkan target subsidi

Sebelumnya, subsidi motor listrik diberikan untuk kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 VA hingga 900 VA.

Dikutip dari Kompas.com (1/8/2023), syarat ini membuat realisasi penyaluran insentif rendah, hanya satu persen dari target 200.000 penyaluran.

Bahkan, berdasarkan catatan situs SISAPIRa per 31 Juli 2023, hanya ada 36 subsidi motor listrik yang sudah tersalurkan, sehingga masih tersisa 198.698 kuota subsidi.

Jumlah tersebut dinilai belum signifikan, padahal kebijakan sudah bergulir sejak Maret lalu.

Dengan kebijakan baru, Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi pun mengaku optimis penjualan motor listrik dengan subsidi akan mencapai target pada 2023.

"Sekarang pun sudah banyak industri yang tanya-tanya. Yang kita harapkan percepatan dari regulasi ini, sehingga sampai Desember, kita optimis," papar Budi.

Dia menjelaskan, optimisme turut didorong kesiapan para industri yang akan menyediakan sepeda motor listrik.

Tak hanya untuk memenuhi permintaan masyarakat, industri juga siap memenuhi permintaan sejumlah instansi pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.