JK yang Kini Berbalik Arah Mengkritik Pemerintah...

KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) belakangan kerap mendapatkan sorotan.

Pasalnya, ia sering melontarkan kritikan pedas terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Padahal, JK sebelumnya menjadi wapres pada periode pertama pemerintahan Jokowi.

Beragam kritik JK

Soal jalan rusak di Lampung, misalnya, JK menyoroti kebijakan pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol," ucap JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," sambungnya.

Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang mampu yang bisa melewati jalan mulus.

Namun, ia juga turut bertanggung jawab atas kebijakan itu karena pernah menjadi wapres Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyoroti utang Indonesia yang terus membengkak.

Besaran nominal itu membuat pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun setiap tahunnya untuk kewajiban utang.

Selain itu, JK juga sebelumnya mengkritik kebijakan mobil listrik pemerintah yang dianggapnya hanya memindahkan emisi.

Sebab, emisi yang sebelumnya berasal dari knalpot mobil kini berpindah dari asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil.

"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit," ucap JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," lanjutnya.

Tahun politik

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai, perubahan sikap JK ini tak lepas dari tahun politik.

Apalagi, JK disebut dekat dengan salah satu bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

"Sikap JK sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan kondisi menjelang pemilu 2024. Karena kemudian JK berada di belakang Anies, tentu dia harus konsen mengampanyekan Anies," kata Cecep kepada Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Apalagi, Anies merupakan antitesis Jokowi. Dengan begitu, model kampanyenya adalah mengkritik kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kritikan JK ini menandakan adanya prakondisi untuk menciptakan opini bahwa Jokowi memiliki kekurangan.

"Sehingga perlu mencari pengganti Jokowi dengan orang yang melakukan perubahan, dalam hal ini Anies Baswedan," jelas dia.

Namun, kritikan JK terhadap pemerintah Jokowi justru sama halnya menyerang dirinya sendiri.

Pasalnya, ia merupakan pendamping Jokowi pada pemerintahan periode pertama.