[HOAKS] Presiden China Xi Jinping Minta Pulau Kalimantan sebagai Jaminan Utang Jokowi

KOMPAS.com – Sebuah potongan video yang disebut sebagai pidato Presiden China Xi Jinping meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang Presiden Joko Widodo banyak dibagikan di media sosial Facebook.

Dari penelusuran Kompas.com informasi dalam video tersebut adalah tidak benar.

Video tersebut diambil bulan Oktober 2013 saat Presiden Indonesia masih dijabat Susilo Bambang Yudhoyono

Selain itu, pidato Xi Jinping berisi visi China dalam mempromosikan hubungan bilateral China kepada kemitraan strategis yang lebih komprehensif.

Narasi yang beredar

Sebuah pesan yang menyebut bahwa Presiden Xi Jinping meminta Jokowi menjadikan Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang karena tidak mampu membayar utang negara beredar di media sosial Facebook.

Potongan pidato Xi Jinping yang beredar tersebut diberi tulisan translate seolah sebagai translate asli pidato Xi Jinping.

Informasi yang beredar tersebut salah satunya diunggah oleh akun Facebook Zafril Yamani.

“Akibat Hutang Indonesia Yang banyak kepada RRC pada akhirnya pulau Kalimantan yg jd jaminannya,” tulis akun tersebut dalam narasinya.

Adapun dalam unggahannya ia menyertakan potongan video yang memperlihatkan Presiden China Xi Jinping yang tengah berpidato menggunakan Bahasa China yang kemudian disertai translate narasi sebagai berikut:

“DALAM KUNJUNGAN INI, SAYA INGIN MEMINTA PRESIDEN JOKOWI DODO MENGEMBALIKAN UTANG NEGARANYA KEPADA CHINA. DALAM WAKTU YANG SUDAH DISEPAKATI DALAM NOTA KESEPAKATAN YANG SUDAH KITA BUAT BERSAMA DALAM PERJANJIAN INVESTASI.
CHINA KEPADA INDONESIA DALAM PEMENANGAN JOKOWI DODO PADA PEMILU KEMARIN SERTA MODAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,” demikian translate narasi yang disertakan dalam video yang beredar.

Sejumlah akun media sosial lain juga terpantau mengunggah video dimana disertakan potongan video demikian namun dengan versi yang berbeda-beda, salah satunya diunggah oleh akun Kamar Berita.

"China akan datang ke Indonesia dan meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang Indonesia.
China akan datang ke Indonesia dan meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang Indonesia," tulisnya.

Penelusuran Kompas.com

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Kompas.com, informasi mengenai pidato Presiden Xi Jinping yang dinarasikan sebagai meminta Pulau Kalimantan untuk jaminan utang kepada Jokowi adalah tidak benar.

Potongan video tersebut adalah potongan dari pidato Presiden Xi Jinping sekitar 7 tahun lalu.

Video asli dapat disaksikan pada unggahan Youtube asli CGTN yang berjudul “President Xi Jinping delivers speech at Indonesia parliament”.

Sebagai perbandingan, video tersebut juga sama dengan unggahan chanel Berita Satu yang juga diunggah pada 3 Oktober 2013.

Potongan pidato dalam video viral terlihat sama dengan pidato Xi Jinping yang terlihat pada menit ke 47 pada unggahan Kanal Berita Satu tersebut.

Adapun pidato tersebut sama sekali tak berkaitan dengan informasi mengenai menjadikan Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang.

Adapun translate yang sebenarnya dari video tersebut adalah sebagai berikut:

“Selama kunjungan ini, saya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan mengangkat hubungan bilateral ke kemitraan strategis yang komprehensif dalam upaya melanjutkan pengembangan hubungan yang mendalam.

Masyarakat Indonesia mengatakan adalah mudah untuk membuat uang tetapi sulit untuk mendapatkan teman-teman. Hubungan kami membuktikan itu,”.

Sebagaimana disampaikan Berita Satu, Pidato tersebut adalah pidato Presiden Xi Jinping di depan anggota DPR yang menguraikan visi China dalam mempromosikan hubungan bilateral China ke kemitraan strategis yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Dari penelusuran Kompas.com, potongan video pidato Presiden Xi Jinping disebut meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang adalah hoaks.

Pidato tersebut adalah pidato Presiden Xi Jinping di depan anggota DPR yang menguraikan visi China dalam mempromosikan hubungan bilateral China ke kemitraan strategis yang lebih komprehensif.

Peristiwa tersebut terjadi bulan Oktober 2013, saat itu Presiden Indonesia masih dijabat Susilo Bambang Yudhoyono.