Ramai soal Risma Ancam Pindahkan Pegawai ke Papua, Ini Penjelasan Kemensos RI

KOMPAS.com- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Wyata Guna ke Papua. 

Penyebabnya, Risma kesal dengan kelakuan pegawai Kemensos yang bekerja di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Jawa Barat.

Kekesalan itu karena banyak pegawai balai tersebut yang bersantai di ruangan dan tidak mau membantu mengurus dapur umum yang didirikan Kemensos.

Dapur umum yang berada di balai itu untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, selama PPKM Darurat.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.

Dinilai kurang bijak

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai, pernyataan Risma tersebut kurang bijak dilakukan.

"Saya kira itu kurang bijak dalam merespons ASN yang dipandang kurang responsif," kata Bukhori kepada Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Selain itu, menurut sebagian pihak, ucapan memindahkan ke Papua tersebut dinilai publik bahwa Mensos menganggap Papua sebagai tempat pembuangan.

Bukhori menilai, di sisi lain, pernyataan Risma juga berpotensi mematahkan semangat kerja para ASN lainnya.

"Ungkapan itu justru akan mematikan semangat kerja keras ASN," tutur dia.

Menurut dia, seharusnya Risma dapat memilih kalimat atau bahasa yang lebih baik agar tidak menyinggung sejumlah pihak, baik masyarakat Papua maupun ASN.

"Ada bahasa lain yang lebih baik dengan tidak mengurangi maksud baik," terangnya.

Perlu diklarifikasi

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menilai, pernyataan Risma perlu diklarifikasi lantaran bisa mengarah pada cultural appropriation.

Drajat mengatakan, pernyataan Risma bisa mengacu pada dua pengertian.

Pertama, menakut-nakuti atau memotivasi ASN yang tidak produktif dan malas-malasan untuk ditempatkan di tempat yang jauh dari kediamannya, atau jauh dari pusat-pusat kota.

"Mungkin itu adalah satu strategi untuk memotivasi dan memberikan sanksi kepada ASN yang tidak patuh," kata Drajat, kepada Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Namun Drajat juga menyebut, pernyataan Risma bisa mengarah pada cultural appropiration terhadap orang Papua.

Cultural appropriation terjadi ketika budaya dominan, mengambil atau menggunakan elemen budaya non-dominan tanpa memperhatikan makna dan konteksnya.

Risma menurutnya dalam posisi ini mewakili budaya dominan, karena latar belakangnya sebagai orang Jawa dan memegang jabatan penting di pemerintahan pusat.

Akhirnya, cultural appropiration terjadi dalam bentuk pemindahan ASN yang tidak produktif ke tempat di mana budaya non-dominan berada.

"Menganggap bahwa Papua ini budayanya tidak bisa maju. Kemudian orang-orang yang kurang produktif dikirimlah ke sana," kata Drajat.

Risma bisa saja menegur ASN dengan memberi peringatan. Akan tetapi, menurut Drajat, penyampaiannya perlu lebih bijak.

"Cuma bahasa dan yang digunakan ini harus betul-betul bijak ya, karena kalau tidak nanti akan dianggap cultural appropriation itu tadi," imbuh dia.

Penjelasan Kemensos

Terkait ramai soal Risma yang akan memindahkan pegawainya ke Papua dijelaskan oleh pihak Kemensos RI

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat mengatakan, ungkapan Risma soal "pergi ke Papua" adalah untuk memotivasi jajarannya.

Harry mengatakan, Risma tengah memotivasi jajaran Kemensos agar berani bekerja dengan keluar dari zona nyaman.

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia,” kata Harry dalam keterangan tertulis, Rabu (!4/7/2021).

Selain itu, ia juga berpandangan Risma berupaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat.

Harry menambahkan, Risma bermaksud menyampaikan pesan agar pegawainya mampu bekerja dari hati, keluar dari zona nyaman dan kenyamanan di mana pun mereka ditugaskan. 

“Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari, untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua,” jelas Harry. 

(Sumber: Kompas.com/Rahel Narda Chaterine, Nicholas Ryan Aditya | Editor : Diamanty Meiliana, Rakhmat Nur Hakim)