Mengenang Tan Malaka dan Perjalanan Hidupnya...

KOMPAS.com - Hari ini 72 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 21 Februari 1949, Tan Malaka, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba, meninggal dunia.

Melansir Kompas.com, 2 Juni 2020, dia meninggal dunia setelah ditangkap oleh pasukan TNI yang yang dipimpin oleh Letnan II Seokotjo.

Batalion tersebut di bawah komando Brigade S yang panglimanya adalah Letkol Soerachmad dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.

Tan Malaka bersama pengikutnya ditangkap di Pethok, Kediri, Jawa Timur.

Setelah ditangkap, mereka dieksekusi dengan cara ditembak.

Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya bagi berdirinya Republik Indonesia, Tan Malaka kemudian mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, Tan Malaka mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Jasa-jasa Tan Malaka juga diapresiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Sebuah jalan diberi nama Tan Malaka menghubungkan pusat kota Payakumbuh menuju Suliki, desa tempat kelahiran Tan Malaka.

Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 dengan nama Sutan Ibrahim.

Nama Tan Malaka berasal dari gelarnya, yakni Datuk Sutan Malaka.

Dia lahir di Suliki, Sumatera Barat dari pasangan HM Rasad dan Rangkayo Sinah.

Pada 1908, Tan Malaka masuk ke sekolah guru Kweekschool di Bukit Tinggi.

Tan Malaka termasuk murid yang cerdas meskipun kadang-kadang bandel. Karena kecerdasannya itu, gurunya, GH Horensma terkesan.

Dia pun menyarankan Tan Malaka melanjutkan sekolah di Belanda.

Sebelumnya Tan Malaka sudah mendapatkan pelajaran Bahasa Belanda di sekolahnya tersebut.

Lalu selama 6 tahun, Tan Malaka menempuh pendidikan di Belanda. Akan tetapi di negara itu dia justru larut dalam pergerakan kaum kiri dan menemukan minatnya pada Revolusi Oktober di Rusia, bahkan membaca buku-buku Marxis.

Pemogokan umum

Melansir Britannica, setelah kembali dari Eropa pada 1919, Tan Malaka mulai mendukung pergerakan doktrin komunis.

Bahkan, di tahun berikutnya, ia berusaha mengubah pemogokan pegawai pegadaian pemerintah menjadi pemogokan umum.

Akan tetapi, upaya tersebut gagal. Pejabat Belanda pun memerintahkannya untuk meninggalkan Hindia Belanda.

Mengutip Kompas.com, 11 Oktober 2020, pada 1922 Tan Malaka sempat mewakili Indonesia dalam Kongres Keempat Komintern (Komunis Internasional).

Di sana dia ditunjuk sebagai agen Komitmen untuk Asia Tenggara dan Australia.

Lalu pada 1926 Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan disalahkan oleh pendukungnya atas kegagalan pemberontakan.

Tahun selanjutnya dia mengorganisir sebuah kelompok di Bangkok yang disebut sebagai Partai Republik Indonesia.

Tujuannya untuk mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia.

Partai ini memperoleh kekuatan, tetapi hanya sedikit keberhasilan yang terlihat dalam melemahkan pemerintahan kolonial.

Kemudian dia kembali ke Jawa pada 1944 pada saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Tan Malaka ikut bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Indonesia Soekarno.

Pasukan gerilya Pembela Proklamasi

Tapi Soekarno mengungguli Tan Malaka dengan membawa Sutan Sjahrir ke kekuasaan sebagai perdana menteri.

Lalu Tan Malaka membuat koalisi yang disebut Persatuan Perjuangan untuk menentang setiap usaha diplomasi dengan Belanda. Metode itu disukai Sjahrir.

Pada saat Sjahrir mengundurkan diri pada Februari 1946, Tan Malaka diminta untuk membentuk Kabinet.

Namun, anggota koalisi gagal mencapai kesepakatan dan Sjahrir dipanggil kembali.

Tan Malaka berusaha melakukan kudeta dan terperangkap dalam rencana orang lain. Dia ditangkap pada 6 Juli 1946 dan ditahan selama dua tahun tanpa pengadilan.

Saat itu, Belanda dan Indonesia berperang untuk menguasai negara. Soekarno-Hatta juga menjadi tahanan dan banyak pemimpin komunis terbunuh.

Setelah pemberontakan PKI/FDR berhasil ditumpas pada akhir November 1948, dia menuju Kediri dan membentuk pasukan Gerilya Pembela Proklamasi.

Tujuannya adalah sebagai perlawanan total terhadap Belanda demi mewujudkan prinsip: Merdeka 100 Persen. Namun, upaya Tan Malaka tidak mendapat dukungan dari TNI.

Pihak TNI memutuskan mengakui resolusi dewan PBB yang menetapkan jalan perundingan dan menjamin kemerdekaan Indonesia dan tidak ingin diganggu oleh suatu perjuangan rakyat.

(Sumber: Kompas.com/Jawahir Gustav Rizal, Vina Fadhrotul Mukaromah | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary, Sari Hardiyanto)