Menkes Baru Bukan dari Ahli Kesehatan, Epidemiolog: PR-nya Besar, Akan Semakin Berat

KOMPAS.com - Budi Gunadi Sadikin atau biasa disapa BGS resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru, menggantikan Terawan Agus Putranto.

Kepastian itu umumkan oleh Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020) sore.

Budi Gunadi Sadikin memang tidak memiliki latar belakang dunia kedokteran atau kesehatan. Namun demikian, dia bukan pemain baru dalam jajaran birokrasi pemerintahan.

Mengutip laman resmi Kementerian BUMN, Rabu (23/12/2020), sosok Budi Gunadi Sadikin merupakan wajah lama di Kementerian BUMN.

Ia beberapa wara-wiri menjabat berbagai posisi strategis di berbagai perusahaan pelat merah.

Terkait latar belakang Budi Gunadi Sadikin yang bukan berasal dari kedokteran maupun kesehatan, seperti apa tanggapan epidemiolog?

Tugas berat menanti

Epidemiolog Indonesia di Griffith Universiy Australia, Dicky Budiman menyampaikan, penunjukan menteri adalah hak prerogratif presiden.

Termasuk juga dalam penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang baru menggantikan Terawan Agus Putranto.

Selain itu, Dicky juga mengucapkan selamat bekerja kepada BGS dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kemudian saya sampaikan bahwa PR-nya besar dan berat. Itu akan bertambah berat apalagi Menkes baru bukan berbasis kesehatan," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

"Harus diakui akan seperti itu, realistis saja. Kalau dibilang tidak berat itu salah dan tidak jujur," sambung Dicky.

Visi dan program mendalam

Dicky mengungkapkan, dalam menyelesaikan beberapa "PR" tersebut dibutuhkan visi yang cukup luas dan dalam terkait program kesehatan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Budi Gunadi Sadikin nantinya menunjuk figur-figur yang tepat untuk membantunya.

"Dan kalau beliau bisa menunjuk orang-orang yang tepat dan terpercaya di lingkup jajarannya, ya mungkin akan membantu," ucap dia.

Terkait pandemi Covid-19 di Indonesia, Dicky berpesan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dapat menuntaskan dan menunaikan rekomendasi WHO.

Di antaranya seperti peningkatan cakupan testing dan tracing yang dinilai masih minim.

Vaksin bukan segala-galanya

Dicky berharap menteri kesehatan yang baru dapat meningkatan testing dan tracing dan tidak hanya bergantung pada proses vaksinasi. 

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab Budi Gunadi Sadikin dikatakan Dicky, juga ikut berkecimpung dalam proses mendatangkan vaksin Covid-19.

Oleh karena itu, dia pun mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 bukanlah satu-satunya jalan dalam menuntaskan pandemi.

"Ingat juga bahwa kegagalan dalam proses vaksinasi itu ada dan cukup besar menurut saya bila hal itu dipaksakan. Terlebih prakondisinya tidak terpenuhi," katanya.

Tugas lainnya yang harus segera diselesaikan, Dicky melanjutkan, yakni dalam hal melandaikan kurva, menurunkan angka reproduksi serendah mungkin dan meningkatkan cakupan tes.

Hanya saja, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan semudah membalikkan telapak tangan.

"Memerlukan waktu yang sedikit panjang, tidak bisa dalam waktu 1 bulan langsung tercapai seperti itu, perlu setidaknya beberapa bulan," jelasnya.

Saran terakhir Dicky, yaitu Indonesia harus memiliki program pengendalian pandemi secara komprehensif. Hal ini yang menurutnya belum dimiliki oleh Indonesia.

"Itu harus memenuhi termasuk dari tahapan jangka pendek, menengah dan panjangnya. Di situlah yang akan menjadi rujukan semua sektor, semua pemerintah daerah untuk mengendalikan pandemi ini," jelasnya.