PBB: Sebagian Besar Negara Gagal Melindungi Perempuan Selama Pandemi Corona

KOMPAS.com - Data PBB menunjukkan bahwa sebagian besar negara di dunia gagal untuk  melindungi wanita dan anak-anak perempuan selama pandemi Covid-19.

Pelacakan yang disebut dengan program global gender tracker ini mengamati bagaimana 206 negara dan wilayah di dunia merespons kekerasan yang terjadi kepada para wanita dan anak-anak perempuan, mendukung para pekerja yang tidak dibayar, dan menguatkan keamanan ekonomi perempuan.

Melansir The Guardian, Selasa (29/9/2020), 42 negara tidak memiliki kebijakan untuk mendukung para perempuan dalam masalah-masalah tersebut. 

Hanya 25 negara yang menunjukkan langkah atau respons tertentu terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para perempuan.

Di awal bulan ini, PBB memproyeksikan tingkat kemiskinan pada perempuan akan meningkat sebanyak 9,1 persen karena pandemi ini.

Pada Juli, McKinsey Global Institute melaporkan bahwa krisis yang terjadi telah membuat pekerjaan para perempuan 1,8 kali lebih rentan daripada pekerjaan laki-laki.

Reformasi kebijakan

61 negara telah melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban yang dipikul oleh para perempuan di dunia yang terus mengalami peningkatan selama pandemi.

"Krisis Covid-19 menjadi kesempatan bagi negara untuk mengubah model ekonomi yang ada menjadi model terbaru yang memprioritaskan keadilan sosial dan kesetaraan gender," kata Achim Steiner dari UNDP. 

Menurut Steiner, hasil dari pelacakan terhadap respons masalah gender ini dapat membantu mempercepat reformasi kebijakan, mulai dari memahami kesenjangan yang terjadi, mendanai, hingga menentukan kebijakan terbaik.

Sementara, Direktur UNDP, Mirjana Spoljaric Egger mengatakan, banyak tindakan oleh pemerintah negara dalam menangani pandemi yang dapat menjadi kebijakan jangka panjang.

Direktur Asosiasi HAM Perempuan, Hakima Abbas menambahkan bahwa pandemi telah benar-benar menunjukkan kelemahan suatu negara pada sistem perlindungan sosialnya.

Pada Kamis (1/10/2020), UN Women akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi selama Sidang Umum PBB untuk menilai perkembangan capaian kesetaraan gender yang telah ditetapkan 25 tahun yang lalu.

Sebuah laporan yang dipublikasikan oleh UN Women di bulan Maret lalu menemukan bahwa mayoritas perempuan dibayar 16 persen lebih rendah dari laki-laki.

Kemudian, hampir setiap satu dari lima perempuan mengalami kekerasan domestik di tahun sebelumnya.

Selain itu, ditunjukkan pula bahwa laki-laki menduduki 75 persen parlemen, 73 persen posisi manajerial, 70 persen negosiator iklim, dan hampir seluruh negosiator perdamaian.