Mengenal Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa...

KOMPAS.com – Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajarannya belum lama ini mengungkap hal baru, yakni adanya desa-desa fiktif.

Desa tersebut merupakan desa tak berpenghuni namun menerima dana desa.

Keberadaan desa fiktif ini tentunya akan merugikan negara, mengingat dana desa selalu meningkat setiap tahunnya.

Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun dan 2020 mendatang akan mencapai Rp 72 triliun.

Berikut ini sejumlah desa-desa yang dianggap sebagai desa fiktif:

Pulau kecil tak berpenghuni Halmahera

Salah satu lokasi yang disinyalir sebagai desa fiktif adalah pulau-pulau kecil di Halmahera.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Kompas.com (7/11/2019).

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kami bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” kata dia.

Tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara

Desa lain yang diduga sebagai desa fiktif adalah tiga desa yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Desa tersebut adalah Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai, serta Desa Ulu Meraka di Kecamatan Onembute.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sultra tanggal 27 Juli 2018.

"Jadi tiga desa itu memang tidak ada, sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov Sultra. Jadi dana desa sebesar Rp 5,8 miliar itu tidak boleh dicairkan sejak tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018," ungkap Gusli, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, Kamis (7/11/2019).

Dana tersebut saat ini masih tersimpan di kas daerah.

Tiga desa ini semula merupakan desa yang benar-benar ada, namun desa-desa tersebut kemudian mengalami pemekaran.

Seperti desa Morehe, disampaikan Gusli tak lagi ada karena terkena imbas pemekaran Kolaka Timur.

Administrasi Kabupaten Konawe masuk dalam koordinat Kolak Timur sehingga kemudian ia tidak diberi dana desa.

Sementara itu, Camat Uepai, Jasman menjelaskan kenapa nama desa Uepai sekarang tidak ada, karena desa ini juga mengalami pemekaran

"Pemekaran Kecamatan Uepai tahun 2003, sebelumnya Uepai statusnya masih desa. Waktu berjalan, Desa Uepai naik status menjadi kelurahan. Setelah mekar jadi kelurahan, Uepai menjadi Desa Tangkondimpo pada tahun 2007,” kata dia.

Jasman juga menyebut sejak 2015 Desa Morehe tak menerima dana desa. Morehe masuk Kawasan hutan lindung setempat dan wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung.

Adapun warga desanya hidup berpindah-pindah.

Untuk Ulu Meraka, Jasmin menyampaikan, nama desa Ulu Meraka dulunya berada di Kecamatan Lambuya, namun kini usai pemekaran bukan lagi di sana.

“Dulu masih bergabung kecamatan di Kecamatan Induk Lambuya, Puriala, dan Onembute. Memang masih ada Desa Ulu Meraka, tapi ketika mekar ini dua kecamatan, Puriala dan Onembute. Desa Ulu Meraka sudah ada di Onembute," ujar Jasmin.

Desa Fiktif Kalimantan

Salah satu yang disebut sebagai desa fiktif adalah Desa di Kalimantan.

Desa tersebut disebut menerima bantuan selama 2 tahun.

Desa tersebut merupakan Desa Wonorejo.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli desa tersebut semula ada namun kini desa tersebut kosong.

Para penduduk menjual lahannya kepada salah satu perusahaan tambang.

"Ini dulu sebenarnya desanya ada, tapi karena masyarakatnya menjual lahan ke perusahaan, akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi penghuninya," ungkap Zulkifli saat dihubungi, Kamis (7/11/2019) malam.

Zulkifli menyampaikan dana desa sudah dikembalikan ke pemerintah pusat.

Adapun laporan tentang desa Wonorejo yang telah kosong juga disebut Zulkifli sudah dilaporkan untuk dihapuskan namun penghapusan belum dilakukan oleh pusat. Sehingga desa Wonorejo masih tercatat sebagai penerima dana desa selama dua tahun terakhir.

(Sumber: Kompas.com/Andi Muhammad Haswar, Kiki Andi Pati | Editor Mikhael Gewati, Robertus Belarminus, David Oliver Purba, Inadha Rahma Nidya)