Bagaimana Hitler Bisa Jadi Pemimpin?

Pada 1920, Hitler mengubah Partai Buruh Jerman menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) atau Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman, yang disingkat Partai Nazi.

Popularitas Hitler semakin naik dan pada Juli 1921, ia resmi dinobatkan sebagai ketua Partai Nazi.

Pada 8 November 1923, Hitler dengan ribuan pengikutnya melakukan kudeta terhadap Republik Weimar, tetapi gagal.

Sebagai buntut dari insiden tersebut, Hitler dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena bersalah atas pemberontakan.

Setelah menjalani sembilan bulan di balik jeruji besi, Hitler akhirnya bebas dan mulai membangun kembali Partai Nazi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu.

Baca juga: Beer Hall Putsch, Upaya Kudeta Adolf Hitler

Dunia berpihak pada Hitler, karena saat itu terjadi depresi ekonomi global, yang membuat masyarakat Jerman semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan memilih beralih mendukung Partai Nazi.

Hitler berjanji untuk memulihkan kemakmuran, menciptakan ketertiban sosial, dan membawa Jerman sebagai kekuatan dunia.

Pada pemilihan yang diselenggarakan pada Juli 1932, Partai Nazi berhasil merebut 230 dari 608 kursi di Parlemen Jerman.

Presiden Paul von Hindenburg awalnya menolak menjadikan Hitler sebagai kanselir.

Melihat popularitas Hitler yang berada di atas angin, mantan Kanselir Franz von Papen, pengusaha terkemuka di Jerman, dan Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP), meyakinkan Presiden Paul von Hindenburg agar mau menunjuk Hitler.

Agar Hitler tidak lepas kendali, Paper akan menjadi wakil kanselir dan tokoh-tokoh non-Nazi akan memegang posisi penting di pemerintahan.

Baca juga: Partai Nazi: Berdirinya, Kepemimpinan Adolf Hitler, dan Pembubaran

Atas dasar itulah, Presiden Paul von Hindenburg akhirnya mau menunjuk Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman pada 30 Januari 1933.

Tidak lama kemudian, terjadi peristiwa kebakaran di Gedung Reichstag (gedung parlemen) di Berlin yang disulut pemuda komunis Belanda.

Hitler memanfaatkan peristiwa itu untuk mendesak Presiden Hindenburg agar mendeklarasikan dekrit darurat yang menangguhkan kebebasan sipil di seluruh Jerman, termasuk kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak untuk mengadakan pertemuan publik.

Polisi diberi wewenang untuk menahan warga meski tanpa alasan, dan wewenang yang biasanya dijalankan oleh pemerintah daerah menjadi kuasa rezim Hitler.