Operasi Penumpasan G30S

KOMPAS.com - Sebuah babak kelam dalam sejarah Indonesia terjadi ketika Pemerintah Indonesia mengambil keputusan drastis untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melancarkan operasi penumpasan yang cepat.

Operasi penumpasan G30S (Gerakan 30 September) dan PKI dilaksanakan secara sigap dan terkoordinasi sejak 1 Oktober 1965, sebelum surat keputusan presiden secara resmi dikeluarkan.

Lantas, apa dasar hukum penumpasan PKI dan bagaimana operasi itu dilaksanakan?

Baca juga: Sejarah Lubang Buaya, Info bagi Siswa Balajar Sejarah G-30-S PKI

Dasar hukum

Dasar hukum pembubaran PKI terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966.

TAP MPRS itu menyebutkan bahwa PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Larangan juga mencakup setiap kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme.

Alasan di balik pembubaran ini melibatkan pandangan bahwa paham komunisme/marxisme-leninisme bertentangan dengan Pancasila.

Meskipun keputusan ini secara formal diumumkan pada saat itu, proses pemberangusan PKI sebenarnya telah dimulai sejak 2 Oktober.

Pada tanggal tersebut, Presiden Soekarno memanggil pimpinan angkatan TNI ke Istana Bogor. Dalam pertemuan ini, Soekarno menetapkan dirinya sebagai pimpinan Angkatan Darat, dan Mayor Jenderal Soeharto ditugaskan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban terkait peristiwa G30S 1965.

Pengumuman pembentukan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) oleh Soeharto dilakukan melalui RRI pusat pada 3 Oktober 1965.

Puncak dari penumpasan PKI terjadi ketika Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno.

Berbekal Supersemar, Soeharto membubarkan dan melarang PKI, termasuk seluruh bagian yang terkait, dari tingkat daerah hingga nasional.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden/Pangti ABRI/mandataris MPR/PBR No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

Dengan demikian, pembubaran PKI secara resmi terjadi seiring dengan pengumuman dan implementasi Supersemar pada Maret 1966.

Operasi penumpasan PKI

Operasi penumpasan PKI yang dianggap sebagai otak utama peristiwa G30S 1965 dilaksanakan secara cepat, bahkan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Soekarno.

Dipandang sebagai situasi darurat, Angkatan Darat segera mengambil tindakan kontrol mulai tanggal 1 Oktober 1965.

Operasi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Pada tanggal tersebut, Soeharto mengumpulkan unsur-unsur Kostrad di Jakarta dalam rangka HUT ABRI, termasuk Yon 328 Kujang/Siliwangi, Yon 2 Kavaleri, dan Yon 1 RPKAD.

Pada pukul 18.30 WIB, Soeharto memerintahkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo untuk merebut kantor RRI pusat dan gedung telekomunikasi.

Dalam waktu singkat, RPKAD berhasil mengamankan kedua lokasi tersebut dan mendorong para aktor G30S mundur ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Dalam pengepungan Halim Perdana, RPKAD dibantu oleh batalion Para Kujang dari Divisi Siliwangi Jawa Barat.

Kondisi tersebut tidak berujung pada konflik senjata setelah Presiden Soekarno pada 3 Oktober 1965 memerintahkan para pemberontak menyerah.

Operasi penumpasan G30S di ibu kota oleh pasukan RPKAD dianggap berjalan dengan relatif lancar.

Selanjutnya, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dipimpin oleh Soeharto melaksanakan beberapa operasi penumpasan G30S.

Berikut ini beberapa operasi penumpasan G30S yang dilancarkan di bawah komando Soeharto:

1. Operasi Merapi di Jawa Tengah

Operasi Merapi, yang dilaksanakan oleh RPKAD di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, mulai 1 Desember 1965 di wilayah Jawa Tengah, menjadi salah satu langkah penting dalam menstabilkan situasi pasca-G30S.

Meskipun Pangdam VII/Diponegoro telah merebut kembali Jawa Tengah dari anggota G30S pada 5 Oktober 1965, RPKAD turut berperan dalam membantu menjaga stabilitas daerah tersebut.

Jawa Tengah memiliki kekuatan signifikan sebagai basis utama PKI, yang terbukti dengan menjadi tempat pelarian D.N. Aidit setelah kegagalan G30S.

Operasi Merapi tidak hanya berfungsi sebagai upaya membantu Pangdam VII/Diponegoro, tetapi juga sebagai respons terhadap ancaman dari elemen-elemen PKI di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan Operasi Merapi, RPKAD melakukan tindakan tegas dengan menembak mati beberapa tokoh kunci, antara lain Kolonel Usman, Mayor Samadi, Mayor R.W. Sukirno, dan Kapten Sukarno.

Baca juga: Mengenal 7 Perwira yang Jadi Korban Peristiwa G30S/PKI

2. Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur

Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Muh. Yasin dan Kolonel Witarmin pada 1968, merupakan tindakan pemerintah untuk menumpas Comite Proyek (Compro) yang diorganisir PKI.

Operasi ini diinisiasi pada 3 Juli 1968 dengan target mencakup seluruh wilayah Jawa Timur atau KODAM VIII/Brawijaya.

Namun, rencana operasi berubah, dan fokusnya dialihkan secara khusus pada Blitar Selatan. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa Blitar Selatan menjadi pusat pemulihan PKI yang signifikan di seluruh Indonesia setelah peristiwa G30S.

Pada tahap awal operasi, wilayah Blitar Selatan ditutup total pada 5 Juni 1965, melibatkan tiga sektor yang mencakup Campur Darat di sebelah barat, tepi Sungai Brantas hingga Kalipare di sebelah utara, dan Sumbermanjing Kulon hingga garis pantai Samudra Hindia di sebelah timur.

Tahap pertama operasi melibatkan penjagaan untuk mengevaluasi pusat konsentrasi dan kekuatan musuh, tanggapan masyarakat, dan kondisi medan.

Tahap berikutnya, yakni tahap penghancuran, terjadi setelah evaluasi tahap penjagaan dan konsepsi operasi oleh Staf Satgas Trisula.

Tahap terakhir adalah konsolidasi rehabilitasi, di mana fokusnya adalah membangun kembali kewibawaan pemerintah dan menstabilkan situasi di daerah tersebut melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Operasi Kikis di Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur

Operasi Kikis G30S diterapkan untuk menindak PKI yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan jenderal Angkatan Darat.

Dilaksanakan di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Pegunungan Lawu dan Kendeng, Operasi Kikis dijelaskan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia IV (1984) karya Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro.

Operasi ini berhasil menghancurkan beberapa Compro dan menangkap 200 kader PKI. Selain di perbatasan Jateng-Jatim, pelaksanaan Operasi Kikis juga mencakup Purwodadi.

Pada awalnya, terungkap bahwa PKI gelap mendirikan Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat (STPR) di Purwodadi, lalu memindahkan kegiatan pendidikan ke Merapi-Merbabu Complex (MMC).

Keberhasilan Operasi Kikis juga tercermin dalam penangkapan Supono Marsudidjojo yang menjabat sebagai orang nomor dua di Biro Khusus PKI.

Referensi:

• Sholehah, F. (2023). STRATEGI SOEHARTO DALAM PEMBERONTAKAN PKI 1965. NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies, 2(1), 75-84.