Antara Cak Imin, Gus Dur, dan Tudingan Pengkhianatan

KOMPAS.com - Pada 2 September 2023, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, diumumkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden, Anies Baswedan, dalam Pemilu 2024.

Cak Imin, sebagaimana Muhaimin Iskandar sering disapa, telah menghadapi serangkaian kontroversi dalam kepemimpinannya di partai yang membesarkannya.

Salah satu kontroversi yang dimaksud berakar dari konflik antara Cak Imin dan pamannya, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Cak Imin menyebut dirinya dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB oleh Yenny Wahid, putri sulung Gus Dur, ketika menjadi Sekjen DPP PKB.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Senin (4/9/2023) malam.

Merespons pernyataan Cak Imin, Yenny Wahid mengungkapkan bahwa sebelum wafat ayahnya berpesan agar Cak Imin diganti dari jabatan Ketua Umum PKB.

"Sampai menjelang beliau wafat, bapak memang masih berwasiat bahwa Cak Imin harus diganti," ujar Yenny di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Blak-blakan Yenny Wahid Tutup Pintu Dukungan untuk Anies-Cak Imin

Menurut Yenny, Cak Imin yang telah melakukan pengkhianatan terhadap Gus Dur dalam Muktamar PKB Ancol pada tahun 2008 dan pengkhianatan itu bukanlah tindakan yang dilakukan secara tersembunyi.

Sejarah mencatat bahwa Cak Imin kerap berseteru secara terbuka dengan Yenny Wahid.

Lantas, bagaimana konflik antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur bermula?

Hubungan Cak Imin dan Gus Dur

Cak Imin, nama panggilan untuk Muhaimin Iskandar, adalah seorang politikus Indonesia yang terkenal dalam ranah partai politik (parpol) Islam.

Ia merupakan salah satu tokoh utama dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol Islam yang telah eksis sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Cak Imin lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 September 1966. Ayahnya, Muhammad Iskandar, adalah seorang guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang.

Cak Imin menyelesaikan pendidikan sarjana di FISIP UGM, Yogyakarta, di usia 26 tahun.

Sejak masa kuliah, ia bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta periode 1994-1997.

Karier politiknya dimulai seiring dengan dimulainya era Reformasi pada 1998.

Bersama dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), termasuk Gus Dur, ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Mengapa Gus Dur Dilengserkan oleh MPR?

Karier politik Cak Imin melambung saat dipercayakan oleh Gus Dur sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB periode 1998-2000.

Gus Dur adalah paman dari Cak Imin, yang dikenal sebagai seorang ulama, intelektual, dan politikus ulung yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada 1999.

Pada 2005, Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB dalam Muktamar yang diselenggarakan di Semarang.

Ketika Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada 2005, Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syura.

Awal mula konflik Cak Imin dan keluarga Gus Dur

Konflik internal dalam tubuh PKB sebenarnya telah dimulai pada 2000, saat Gus Dur masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Gus Dur, yang merupakan salah satu deklarator dalam perjalanan awal PKB, memang tidak menjabat sebagai ketua umum partai.

Namun, kekuatan kepemimpinan di dalam tubuh PKB, begitu pula dengan posisi ketua umum, banyak dipengaruhi oleh Gus Dur.

Baca juga: Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Salah satu contohnya, Matori Abdul Djalil selaku ketua umum pertama PKB, dipecat dari jabatannya setelah melakukan beberapa "kesalahan" yang mengarah pada penggulingan Gus Dur dari jabatan Presiden RI pada 2001.

Pemecatan Matori melahirkan dualisme di dalam tubuh PKB. Dualisme kepengurusan PKB bahkan terus melebar seiring waktu.

Dalam Muktamar 2005, dua kubu PKB melahirkan dua kepengurusan. PKB hasil muktamar kedua di Semarang pada 6-10 April 2005, memutuskan Cak Imin sebagai ketua umum partai.

Sedangkan pada muktamar di Surabaya pada Oktober 2005, menetapkan Choirul Anam sebagai ketua umum partai.

Pemerintah mengakui PKB di bawah pimpinan Cak Imin, sedangkan PKB versi Choirul Anam berubah menjadi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Melansir Kompas.id, hegemoni Gus Dur di PKB dikalahkan oleh restu pemerintah saat PKB mulai dipimpin oleh Cak Imin.

Menurut Hanafi dalam Budiatri dkk (2018), kurangnya kesetiaan Cak Imin terhadap Gus Dur menjadi sumber konflik antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin hingga kini.

Baca juga: Biografi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Perselisihan antara Cak Imin dan Gus Dur dalam PKB sebenarnya sudah lahir sejak pengangkatan Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tahun 2000.

Ketika itu, Cak Imin, yang merupakan Sekjen PKB, memperebutkan posisi Ketua DPR dengan Akbar Tandjung dari Partai Golkar.

Gus Dur, yang masih menjabat sebagai Presiden RI, tidak setuju dengan pemilihan Cak Imin dan mendukung Akbar Tandjung untuk diangkat sebagai Ketua DPR.

Kontroversi muncul karena Sekjen PKB malah bersaing dengan kandidat yang didukung oleh presiden, yang mencerminkan perbedaan pandangan dan kepentingan internal PKB hingga berdampak pada dinamika politik nasional.

Kelompok yang mendukung Gus Dur kemudian mencopot Cak Imin dari jabatannya sebagai Sekjen PKB.

Baca juga: Isu Kudeta dan Konflik Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur yang Tak Berujung

Ketegangan dalam tubuh PKB terus bergulir hingga Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB.

Cak Imin dilengserkan oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

Pemecatan itu lantaran Cak Imin dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai oposisi PKB.

Pendukung Gus Dur menyebut bahwa Cak Imin terlalu berambisi untuk menjadi wakil presiden dalam Pemilu 2009. Padahal, PKB telah menetapkan Gus Dur sebagai calon presiden.

PKB kembali terpecah menjadi dua kubu, kubu Cak Imin dan kubu Gus Dur, yang masing-masing menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB).

Kelompok Gus Dur mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB) di Parung, Jawa Barat, pada 30 April hingga 1 Mei 2008 dan memilih Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum PKB, menggantikan Cak Imin.

Sehari kemudian, atau pada 2 Mei 2008, pihak Cak Imin juga menyelenggarakan MLB di Hotel Mercure, Ancol, yang bertujuan memperkuat dan mengonsolidasikan posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

MLB ini merupakan respons terhadap MLB yang diadakan oleh kubu Gus Dur, yang mengangkat Ali Masykur sebagai Ketua Umum PKB.

Baca juga: Alasan Gus Dur Membubarkan Departemen Penerangan

Konflik semakin memanas ketika PKB versi yang dipimpin oleh Cak Imin mengeluarkan Yenny Wahid, anak Gus Dur, dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PKB pada April 2008.

Alasan pemecatan berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim investigasi DPP PKB yang menunjukkan adanya upaya penetrasi, tindakan ancaman, praktik tipu daya, dan indikasi pemerasan yang dilakukan oleh kelompok Yenny cs.

Konflik yang terjadi di dalam internal PKB sampai dibawa ke pengadilan, yang memutuskan bahwa PKB yang dipimpin oleh Cak Imin adalah yang sah.

Pada 18 Juli 2008, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 menegaskan bahwa struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005.

Kemudian, pada 24 Juli 2008, Pemerintah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan kepengurusan sah, dengan Cak Imin sebagai Ketua Umum dan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB.

Dengan dikeluarkannya putusan ini, PKB kubu Gus Dur mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung (MA) terkait posisi Cak Imin.

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh MA.

Baca juga: Fikih Kenegaraan Gus Dur

Cak Imin vs keluarga Gus Dur jelang Pemilu 2024

Setelah wafatnya Gus Dur pada Desember 2009, PKB yang dimotori oleh Yenny Wahid akhirnya berubah nama menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN).

Sedangkan Cak Imin kembali didaulat menjadi Ketua Umum PKB periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Menjelang Pemilu 2024, Cak Imin dan Yenny Wahid kembali saling sindir, terutama setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan dalam Pemilu 2024.

Cak Imin menyebut dirinya dikudeta dari kursi Ketua Umum PKB pada 2005 oleh Yenny Wahid, yang saat itu menjadi Sekjen DPP PKB.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Senin (4/9/2023) malam.

Cak Imin bahkan menyebut Gus Dur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar.

Yenny Wahid membantah pernyataan Cak Imin yang menyebut telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB.

Baca juga: Peristiwa 3 Juli 1946, Upaya Kudeta Pertama di Indonesia

Yenny mengatakan, seluruh Indonesia tahu muktamar Ancol yang digelar Cak Imin pada 2008 adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB.

Yenny juga menyebut klaim Cak Imin yang mengatakan mendapat restu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar.

Bahkan Gus Dur, kata Yenny, telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Cak Imin harus diganti dari kursi Ketua Umum PKB.

Cak Imin mengatakan bahwa narasi tentang kudeta dalam PKB sering muncul saat mendekati pemilihan umum atau pemilihan presiden. Menurutnya, pernyataan semacam itu lebih bersifat musiman.

Cak Imin menyatakan bahwa ia merupakan satu-satunya Ketua Umum PKB yang dipecat oleh Gus Dur tanpa melawan. Oleh karena itu, ia merasa bahwa dirinya yang dikudeta.

"Jangan dibalik-balik saya mengkudeta Gus Dur, saya yang dikudeta, tetapi saya terima. Itulah yang terjadi," kata Cak Imin.

Dikatakan Cak Imin, Gus Dur memanggilnya dan mereka sepakat bahwa Cak Imin harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PKB.

Baca juga: Mengapa Gus Dur Dijuluki Bapak Pluralisme?

Cak Imin menerima keputusan itu tanpa perlawanan dan telah menandatangani surat pengunduran diri yang diberikan oleh Gus Dur.

Namun, Cak Imin terkejut ketika Gus Dur mengembalikan surat pengunduran diri kepadanya untuk disimpan. Gus Dur meminta agar surat itu hanya digunakan jika diperlukan.

Menurut pengakuan Cak Imin, surat tersebut masih ada hingga kini dan dianggap sebagai suatu benda yang tidak boleh diungkapkan.

"Cak Imin boleh saja mengeklaim, tapi sampai Beliau (Gus Dur) wafat, Bapak masih berwasiat Cak Imin harus diganti," kata Yenny saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (5/9/2023).

Yenny juga membantah tuduhan Cak Imin yang menyebut Yenny sebagai pengkudeta ketika menjabat sebagai Sekjen PKB.

Ia mengatakan, jika jabatannya sebagai Sekjen PKB dianggap sebagai pengkudetaan Cak Imin, maka yang mengkudeta Cak Imin sudah pasti adalah Gus Dur sendiri.

"Saya ini prajurit, saya panglimanya Gus Dur. Saya bila diperintah oleh pimpinan saya waktu itu yaitu Kiai Haji Abdurahman Wahid akan saya laksanakan," terang Yenny.

"Kalau Cak Imin mengatakan saya mengkudeta, saya ada di sisi Gus Dur, dan saya saksikan bagaimana Gus Dur dikudeta Cak imin. Bukan cuma saya, pengikut Gus Dur banyak yang setia bersama kami di barisan Gus Dur," tambah Yenny.