Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

KOMPAS.com - Usai Presiden Soeharto lengser dari jabatannya pada 21 Mei 1998, lahirlah era baru yang disebut Reformasi.

Ketika era baru Indonesia dimulai, ada salah satu partai politik yang lahir, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB didirikan pada 23 Juli 1998 oleh para kiai dari Nahdlatul Ulama (NU), seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, dan A Muhith Muzadi.

Saat ini jabatan Ketua Umum PKB dipegang oleh Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil Cak Imin.

Lantas, bagaimana sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?

Baca juga: Sejarah Nahdlatul Wathan

Sejarah berdirinya

Setelah era Orde Baru berakhir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik (parpol), mengusulkan nama parpol, lambang, hingga nama-nama pengurusnya.

Tercatat, terdapat sekitar 39 usulan nama parpol, termasuk Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

PBNU menyikapi usulan-usulan tersebut dengan sangat hati-hati, karena berdasarkan hasil Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984, NU dinyatakan sebagai organisasi yang tidak melakukan kegiatan politik ataupun terkait dengan parpol.

Karena PBNU dianggap belum bisa memenuhi keinginan masyarakat, sejumlah kalangan NU mulai mendeklarasikan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi masyarakat setempat.

Partai yang lahir seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Ummat di Cirebon.

Baca juga: Sejarah Berdirinya Partai Golkar

Merespons hal itu, pada 3 Juni 1998, PBNU melakukan Rapat Harian Syuriyah, yang hasilnya dibentuk Tim Lima dengan tugas untuk memenuhi berbagai aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin, dengan anggota, KH M Dawam Anwar, Dr KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja.

Seiring derasnya keinginan masyarakat NU untuk membentuk parpol, maka dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 29 Juni 1998, Tim Lima diperkuat dengan dibentuk Tim Asistensi.

Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), ditugaskan membantu Tim Lima.