Khittah Perjuangan Muhammadiyah dari Masa ke Masa

KOMPAS.com – Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat berbasis agama Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912 M di Yogyakarta.

Sebagai organisasi gerakan Islam, Muhammadiyah memiliki Khittah Perjuangan sebagai landasan kegiatannya. Khittah berasal dari Bahasa Arab yang berarti rencana atau skema.

Khittah Perjuangan Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada strategi memecahkan masalah dakwah yang bersifat aktual, atau ketika bersinggungan dengan kebijakan pemerintahan.

Karena bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi zaman, maka terdapat ragam Khittah Perjuangan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah sepanjang berdirinya.

Berikut adalah riwayat Khittah Perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa yang dikutip dari Nurhayati, dalam Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai (2020).

Baca juga: Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah

Khittah Palembang

Khittah Palembang merupakan strategi perjuangan yang dilahirkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Kota Palembang tahun 1956.

Berikut rangkuman poin-poin Khittah Palembang.

1. Menjiwai kepribadian para anggota khususnya bagi para pimpinan Muhammadiyah.
2. Mengaplikasikan sikap uswatun hasanah.
3. Menyempurnakan organisasi dan merapikan administrasi.
4. Memperbanyak amal dan mempertinggi mutunya.
5. Meningkatkan mutu anggota dan kaderisasi.
6. Mempererat ukhuwah.
7. Menuntun penghidupan anggota.

Khittah Ponorogo

Khittah Ponorogo dirumuskan dalam forum tanwir di Kota Ponorogo tahun 1969. Forum tanwir merupakan forum amanat dari Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta.

Khittah Ponorogo memuat dua hal pokok rumusan, yaitu pola perjuangan dan program dasar perjuangan. Berikut isi setiap pokok Khittah Ponorogo.

Baca juga: Tujuan Berdirinya Muhammadiyah

1. Pola Perjuangan

Pola ini memuat Sembilan poin. Poin pertama mengatur bahwa Muhammadiyah harus berpedoman ajaran Islam dalam upaya meraih cita-cita dan keyakinan hidup.

Poin lainnya berbunyi ,wacana pendirian partai politik sebagai salah satu alat perjuangan dakwah. Poin terakhir ditutup dengan larangan merangkap jabatan khususnya pimpinan.

2. Program Dasar Perjuangan

Isi dari program dasar perjuangan dapat disederhanakan dalam upaya pembuktian bahwa ajaran Islam dapat mengatur masyarakat Indonesia menjadi adil, makmur, sejahtera, bahagia, materil dan spiritual yang diridhoi Allah.

Pembuktian ini harus dilakukan dalam bentuk teoritis konsepsional, bentuk konkret, dan secara operasional.

Baca juga: Menilik Peran Sosial Muhammadiyah

Khittah Ujung Pandang

Khittah Ujung Pandang dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang (Makassar) tahun 1971.

Khittah Ujung Pandang digunakan sebagai strategi perjuangan khususnya menjadi acuan dalam bidang politik Muhammadiyah sejak tahun 1971. 

1. Muhammadiyah murni sebagai organisasi dakwah Islam yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.
2. Setiap anggota boleh bergabung dengan partai politik lainnya dengan catatan tetap tidak menyimpang dari anggaran dasar Muhammadiyah.
3. Pemantapan gerakan dakwah secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia.
4. Mengamanatkan pada pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya membuat skema dan langkah-langkah guna menyokong pembangunan nasional.

Baca juga: Bentuk Perjuangan Muhammadiyah

Khittah Surabaya

Khittah ini dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 40 di Surabaya tahun 1980. Berikut isinya:

1. Hakikat Muhammadiyah, organisasi memaknai kembali hakikat dari organisasi yaitu mewujudkan cita-cita dan keyakinan Muhammadiyah.
2. Muhammadiyah dan Masyarakat, yaitu menekankan kembali posisi organisasi yaitu sebagai gerakan untuk masyarakat.
3. Muhammadiyah dan Politik, menegaskan kembali hubungan antara organisasi dan partai sebagaimana tertulis dalam Khittah Ujung Pandang poin 1 dan 2.
4. Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah
5. Dasar dan Program Muhammadiyah.

Khittah Denpasar

Khittah ini diputuskan di Denpasar pada tahun 2002. Khittah ini berisi sembilan poin rumusan strategi perjuangan.

Poin pertamanya berbunyi tentang hubungan politik dan agama yang disepakati bahwa politik merupakan bagian dari ajaran agama, karenanya perlu melibatkan nilai agama dalam praktiknya (partai).

Poin terakhirnya ditutup dengan keterbukaan Muhammadiyah dalam menjalin kerjasama dalam hal kebaikan khususnya dalam membangun bangsa Indonesia.

Baca juga: Empat Tokoh Awal Berdirinya Muhammadiyah