Kebijakan Jepang di Bidang Militer

KOMPAS.com - Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945, sejumlah kebijakan telah diterapkan.

Pada dasarnya, kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia hanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

Sebab saat itu, Jepang sedang terlibat dalam melawan Amerika Serikat dan sekutunya.

Sebagai upaya untuk memenangkan pertempuran, salah satu cara yang Jepang lakukan adalah menarik para pemuda Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan militer mereka.

Berikut ini kebijakan Jepang di bidang militer.

Baca juga: Kinrohosi, Kebijakan Jepang yang Menyerupai Romusha

Membentuk organisasi semi-militer

Selama menduduki Indonesia, Jepang membentuk sejumlah organisasi semi-militer, yaitu:

• Seinendan
• Fujinkai
• Keibodan
• Heiho
• Pembela Tanah Air (PETA)
• Barisan Pelopor

Seinendan

Seinendan adalah organisasi barisan pemuda yang dibentuk oleh Jepang pada 9 Maret 1943.

Tujuan Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan keamanan Indonesia.

Pada dasarnya, anggota dari organisasi semi-militer ini adalah para pemuda yang masih usia sekolah, antara 14-22 tahun.

Sejumlah tokoh Indonesia yang pernah bergabung dalam organisasi Seinendan adalah Sukarni dan Latief Hendraningrat.

Fujinkai

Tidak hanya melibatkan laki-laki, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer yang dikhususkan untuk para wanita, yaitu Fujinkai.

Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943, yang beranggotakan para ibu dan gadis berusia di atas 15 tahun.
Umumnya, tugas anggota Fujinkai adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Maka dari itu, setiap anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama.

Selain itu, mereka juga melakukan kinrohosi atau kerja bakti.

Baca juga: Seinendan, Barisan Pemuda Bentukan Jepang

Keibodan

Selanjutnya Keibodan, yaitu organisasi kepemudaan yang bertugas sebagai barisan pembantu polisi yang melakukan berbagai tugas kepolisian, seperti penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa.

Keibodan dibentuk pada 29 April 1943, yang anggotanya dikhususkan untuk laki-laki bertubuh sehat dan sudah mencapai usia tertentu, sekitar 20-35 tahun.

Heiho

Heiho adalah barisan prajurit pembantu Jepang yang beranggotakan para pemuda usia 18-25 tahun.

Tujuan Heiho adalah membantu peperangan langsung yang terjadi antara Jepang dan Sekutu di berbagai front pertempuran.

Selain terjun langsung di medan perang, Heiho juga ditugaskan untuk mendirikan kubu-kubu pertahanan dan menjaga kamp pertahanan.

Baca juga: Latar Belakang Perlawanan PETA di Blitar terhadap Jepang

Pembela Tanah Air (PETA)

IPPHOS via dokumentasi Harian Kompas Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang ikut serta dalam Pemberontakan Blitar di bawah pimpinan Supriyadi dihadapkan pada penguasa Jepang di Jakarta.

Peran penting PETA adalah menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok Sekutu.

Oleh karena itu, setiap anggota PETA diwajibkan melakukan latihan fisik.

Organisasi PETA dibubarkan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Barisan Pelopor

Pada pertengahan tahun 1944, tepatnya tanggal 1 November 1944, pemerintah Jepang membentuk Barisan Pelopor.

Tujuan Barisan Pelopor adalah untuk menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia dalam memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan guna mempertahankan Tanah Air.

Lewat organisasi ini, diadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan senjata sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing.

Selain itu, para anggota Barisan Pelopor juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Barisan Pelopor bergerak di bawah naungan Jawa Hokokai, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 60.000 orang.

Baca juga: Mengapa Barisan Pelopor Dibubarkan?

Membentuk pemerintahan militer

Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah yakni Sumatera; Jawa dan Madura; serta Kalimantan dan Indonesia Timur.

Alasan Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah adalah untuk mempermudah pengawasan dan agar penduduk Indonesia ikut terlibat dalam kegiatan militer.

Setelah membaginya, Jepang membentuk pemerintahan militer.

Adapun tiga wilayah pemerintahan militer buatan Jepang adalah:

• Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 (Tomi Shudan) untuk Sumatera yang berpusat di Bukittinggi
• Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura, yang berpusat di Jakarta
• Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang berpusat di Makassar

Pembagian administrasi wilayah pendudukan ini masih berkaitan dengan perbedaan kepentingan Jepang di setiap daerah di Indonesia, baik dari segi politik maupun militer.

Referensi:

• Sulistyowati, Anik. (2020). Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Sekolah Menengah Atas.