Sistem Pemerintahan Bani Umayyah

KOMPAS.com - Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661.

Pusat pemerintahan Bani Umayyah berada di Damaskus, Suriah.

Berdirinya Bani Umayyah merupakan peristiwa penting, karena umat Islam yang sempat terlibat dalam perang saudara, kembali berada dalam satu kepemimpinan.

Selain itu, Muawiyah juga menerapkan sistem pemerintahan baru yang berbeda dari Khulafaur Rasyidin.

Bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah?

Baca juga: Kemajuan yang Dicapai oleh Bani Umayyah

Sistem pemerintahan Bani Umayyah

Proses berdirinya Kekhalifahan Bani Umayyah berawal dari penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I.

Berdirinya Kekhalifahan Bani Umayyah pada 661 menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin.

Muawiyah I, yang telah berkuasa selama sekitar 20 tahun sebagai Gubernur Suriah, tidak memerintah dari Madinah seperti Khulafaur Rasyidin.

Ia menetapkan Damaskus, Suriah, sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya.

Masa kekuasaan Muawiyah I menandai beberapa perubahan prinsip dan corak baru dalam pemerintahan Islam.

Muawiyah I menerapkan bentuk pemerintahan dinasti atau monarki, di mana pemimpin kekhalifahan diwariskan secara turun-temurun.

Baca juga: Sejarah Berdirinya Bani Umayyah di Damaskus

Bentuk pemerintahan monarki tidak pernah digunakan sebelumnya oleh para pemimpin umat Islam.

Sepeninggal Nabi Muhammad pada 632, pemilihan pemimpin umat Islam atau para Khulafaur Rasyidin dilakukan secara demokratis, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah.

Sebelum meninggal, Muawiyah I telah mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota.

Oleh karena itu, ketika Muawiyah I wafat pada 681, maka secara otomatis khalifah penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah.