Tragedi Semanggi I: Latar Belakang, Korban, dan Upaya Penyelesaian

KOMPAS/LASTI KURNIA Mahasiswa Universitas Atma Jaya menuntut penuntasan pelanggaran HAM pada aksi unjuk rasa di seberang Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 25/9/2015). Para mahasiswa berseru agar pemerintah merealisasikan janji untuk mengambil langkah konkret menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi 16 tahun lalu pada Tragedi Semanggi II.

Upaya penyelesaian kasus Semanggi I

Pada 2001, Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI menyatakan peristiwa Semanggi I tidak termasuk pelanggaran HAM berat.

Pernyataan itu menimbulkan kontroversi dan selama bertahun-tahun, Tragedi Semanggi I masih terus dituntut penyelesaiannya.

Dalam forum Rapat Kerja DPR pada 16 Januari 2020, Jaksa Agung Burhanuddin juga mengatakan peristiwa Semanggi I bukan merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga kasus tidak perlu dilanjutkan.

Berbeda dengan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan peristiwa Semanggi I dan II merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi fokus untuk diselesaikan pemerintah.

Pernyataan Burhanuddin membuat sejumlah pihak kecewa, hingga keluarga korban, termasuk ibu Wawan, yaitu Maria Katarina Sumarsi,h lantas mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca juga: Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

PTUN menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan memutuskan bahwa Burhanuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, Kejaksaan Agung mengajukan banding hingga tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA), dan berhasil memenangkan Burhanuddin.

Hingga kini, lebih dari dua dekade sejak Tragedi Semanggi I, upaya penyelesaian kasus masih gelap.

Referensi:

• Abdullah, Asri dan Ostaf Al-Mustafa. (2019). Kota Para Demonstran. Surabaya: Airlangga University Press.